"Lahan pertanian disini luas, luas lahan pertanian kedelai mencapai 15 hektar, belum luas tanaman padi padi, tebu dan jagung. Namun, tenaga kerja yang ada sangatlah sedikit, sehingga kami sulit mengolah lahan. Jika tidak ada peralatan modern, tentu kami sulit untuk berkembang," keluh Wagiman, salah seorang petani dalam acara itu.

Menanggapi keluhan Wagiman itu, cawabup Masykuri mengatakan, masalah tersebut telah menjadi persoalan Nasional. Terjadi pola pemikiran yang salah diantara para generasi muda. Mereka menganggap bekerja di sawah, mencangkul, menanam, mengairi sawah tidak menarik. Sehingga lebih memilih bekerja sebagai karyawan pabrik atau menjadi TKI ke luar Negeri.

"Ini masalah yang menjadi tantangan kita semua, supaya generasi muda mau ke sawah lagi, Kami sudah memikirkan hal ini, minimnya tenaga pertanian sudah menjadi masalah Nasional. Untuk itu, kami akan memfasilitasi para petani kreatif yang mampu menciptakan teknologi pertanian tepat guna," kata Masykuri.

Menurut Masykuri, saat ini ada beberapa orang yang berhasil memodifikasi alat pertanian, sehingga mampu menghasilkan peralatan tepat guna. Seperti, memodifikasi hand traktor multi fungsi yang tidak hanya bisa digunakan untuk membajak tanah, melainkan bisa menjadi alat memanen. Ide kreatif petani itu akan difasilitasi, sehingga pemerintah bisa melakukan pengadaan peralatan tersebut.

Pada sesi berikutnya, salah satu petani bernama Hasan, mengeluhkan tidak stabilnya harga jagung, setiap musim panen harga jagung mengalami penurunan. Dia berharap komoditi jagung juga diperlakukan seperti beras serta dibeli pemerintah. Selain itu ada harga dasar jagung yang tidak merugikan petani. "Kalau setiap panen harganya turun, petani yang bakal rugi," ungkap Hasan.

Menanggapi keluhan petani tersebut, Masykuri meminta petani jagung untuk menyampaikan aspirasinya secara tertulis. Aspirasi itu dapat diteruskan melalui pengurus kontak tani nelayan andalan (KTNA) di Kabupaten Kediri. Menurutnya, Pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan peraturan standarisasi harga, karena regulasi aturan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga ketetapan harga, sehingga tidak terjadi gejolak di pasaran.

Untuk melindungi para petani di bidang harga produk pertanian ini, sebenarnya telah dilakukan pemerintah pusat dengan pembatasan impor barang-barang kebutuhan pokok. Tujuannya adalah terwujudnya swasembada pangan pada tahun 2017, dan produk pertanian dalam Negeri terlindungi baik kualitas maupun harganya

"Ini merupakan permasalahan nasional, kami akan menyampaikan ke pusat aspirasi ini," tandas cawabup Masykuri yang pada Pilbup nanti berpasangan dengan dr.Haryanti (HarMas) dengan nomer urut 1.

Masykuri akan terus mensupport petani, karena upaya itu bakal mewujudkan swasembada pangan sebagaimana telah dicanangkan pemerintah. Apalagi komoditi padi, jagung dan kedelai (pajale) menjadi atensi pemerintah dalam swasemba. (bsr1)