Bang, ada sebuah anekdot lama di Solo.
Dulu, ada seorang anak penjual martabak yang ditanya wartawan: “Mas, mau jadi politikus?”
Dia jawab sambil tertawa: “Tidaklah. Saya begini sajalah, jualan martabak.”
Anak itu namanya Gibran Rakabuming Raka, ayahnya adalah Jokowi presiden Indonesia ketika itu.
Lima tahun kemudian, anak penjual martabak itu jadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kalau ini cerita sinetron, kita akan bilang: “Ah, terlalu mengada-ada. Tidak masuk akal.”
Tapi ini bukan sinetron. Ini Indonesia. Di Indonesia, yang tidak masuk akal itu justru yang paling sering terjadi.
Jadi pertanyaannya sekarang: Polemik Gibran ini, salah siapa?
Jawaban paling gampang: salah Gibran.
Jawaban paling benar: salah semua orang. Dan yang paling salah adalah kita yang membiarkan ini terjadi.
1. Salah Jokowi, Yang Menukar Negara Dengan Keluarga
Kita harus jujur, bang. Jokowi itu bukan presiden biasa. Jokowi itu presiden yang datang dari bawah. Dari tukang mebel di Solo, jadi Wali Kota, jadi Gubernur, jadi Presiden dua periode.
Rakyat sayang sama Jokowi karena dia terlihat merakyat. Dia blusukan. Dia pakai baju putih lusuh. Dia makan di warung.
Tapi sayangnya, Jokowi yang merakyat itu berubah jadi Jokowi yang berdinasti di akhir masa jabatannya.
Dia lupa, negara ini bukan perusahaan keluarga. Negara ini bukan Chilli Pari yang bisa diwariskan ke anak sulung.
Waktu anaknya mau jadi Wali Kota Solo, dia bilang: “Itu hak anak saya. Saya tidak ikut campur.”
Waktu anaknya mau jadi Wapres, dia bilang: “Saya tidak cawe-cawe.”
Padahal semua orang tahu, tanpa Jokowi, Gibran tidak akan pernah jadi Wali Kota. Tanpa Jokowi, Gibran tidak akan pernah jadi Wapres.
Jokowi itu seperti bapak yang mengantar anaknya ujian, lalu bilang ke pengawas: “Saya tidak kenal anak ini.” Padahal dia yang mengantar, dia yang membayarkan SPP-nya, dia yang membelikan pensilnya.
Salah Jokowi bukan karena dia sayang anaknya. Semua bapak sayang anaknya. Salah Jokowi karena dia sayang anaknya dengan cara mengorbankan negara.
Dia menukar konstitusi dengan masa depan anaknya. Dia menukar marwah Mahkamah Konstitusi dengan jabatan anaknya. Dia menukar kepercayaan rakyat dengan ambisi keluarganya.
Dan sekarang, setelah anaknya jadi Wapres, dia cuci tangan. Dia bilang: “Hormati proses hukum.”
Pak Jokowi, proses hukum yang mana? Proses hukum yang bapak yang buat sendiri?
2. Salah Prabowo, Yang Menukar Prinsip Dengan Kursi
Prabowo itu juga cerita yang lucu, bang.
Dua kali dia kalah dari Jokowi. 2014 kalah. 2019 kalah. Dua kali dia bilang pemilu curang. Dua kali dia sujud syukur. Dua kali dia kecewa.
Lalu 2024, dia menang. Bagaimana cara dia menang? Dengan mengambil anak musuhnya jadi wakilnya.
Ini seperti cerita film gangster, bang. Musuh bebuyutan, tiba-tiba jadi besan politik.
Prabowo tahu Gibran itu belum matang. Prabowo itu jenderal. Jenderal itu tahu cara menilai prajurit. Dia tahu mana prajurit yang sudah siap tempur, mana prajurit yang baru lulus pendidikan dasar.
Tapi dia tetap ambil Gibran. Kenapa? Karena dia butuh suara Jokowi. Dia butuh mesin Jokowi. Dia butuh angin Jokowi.
Prabowo menukar prinsipnya dengan kursi Presiden. Dia yang dulu teriak-teriak tentang konstitusi, tiba-tiba diam waktu konstitusi dilenturkan lewat Putusan MK 90.
Dia yang dulu bilang: “Saya tidak akan tunduk pada oligarki.” Tiba-tiba dia tunduk pada satu keluarga.
Dan sekarang, setelah dia jadi Presiden, dia juga cuci tangan. Dia diam. Dia tidak melindungi Gibran. Dia membiarkan Gibran dihajar dari segala arah.
Prabowo itu seperti orang yang membeli barang curian. Waktu membeli, dia bilang: “Saya tidak tahu ini barang curian.” Waktu barang itu ketahuan polisi, dia bilang: “Saya tidak ikut-ikutan. Itu urusan yang jual.”
Padahal dia yang menikmati barang itu. Dia yang duduk di kursi Presiden karena barang curian itu.
3. Salah Parpol, Yang Menukar Kader Dengan Makelar
Partai politik di Indonesia ini, bang, sudah lama tidak jadi partai. Sudah jadi perusahaan makelar.
PDIP, yang dulu membanggakan diri sebagai partai wong cilik, yang dulu bilang kaderisasi itu penting, tiba-tiba meloloskan Gibran yang baru gabung 2 bulan.
PDIP menggeser kader seniornya sendiri, Achmad Purnomo, yang sudah puluhan tahun mengabdi di Solo, demi anak Presiden.
Kenapa? Karena PDIP takut. Takut tidak dapat restu Istana. Takut tidak dapat jatah.
Partai lain juga sama. Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI. Semua berebut mencalonkan Gibran. Semua berebut jadi pendukung Gibran.
Kenapa? Karena semua mau dapat jatah menteri. Semua mau dapat jatah proyek. Semua mau dapat jatah kursi.
Partai itu seharusnya jadi sekolah pemimpin. Tempat orang belajar politik dari bawah. Dari ranting, ke anak cabang, ke DPC, ke DPD, ke DPP, baru jadi calon.
Sekarang partai itu jadi tempat penitipan anak pejabat. Kalau kamu anak Presiden, kamu bisa loncat dari jualan martabak langsung jadi Wapres. Kalau kamu anak rakyat biasa, kamu harus antre 20 tahun, itupun belum tentu dapat.
Salah parpol karena mereka menjual tiket. Mereka menjual demokrasi. Mereka menjual masa depan negara dengan harga satu kursi menteri.
4. Salah KPU, Bawaslu, dan MK, yang Menukar Wasit Dengan Pemain
Ini yang paling memalukan, bang.
KPU itu wasit. Bawaslu itu pengawas. MK itu penjaga konstitusi.
Tapi di kasus Gibran, wasitnya ikut main. Pengawasnya ikut main. Penjaga konstitusinya ikut main.
Putusan MK 90 itu, bang, adalah putusan paling ajaib dalam sejarah hukum Indonesia. Di tengah jalan, 9 hari sebelum pendaftaran, aturan usia diubah. Yang mengubah adalah paman dari calon yang diuntungkan.
Ini seperti pertandingan bola, bang. Di tengah pertandingan, wasit tiba-tiba mengubah aturan: “Gol yang tadinya offside, sekarang sah. Karena yang mencetak gol itu keponakan saya.”
Lalu MKMK bilang: “Wasitnya melanggar etik berat.” Wasitnya dicopot dari Ketua MK. Tapi golnya tetap sah. Pertandingannya tetap dilanjutkan. Piala-nya tetap diberikan.
KPU juga sama. KPU meloloskan pendaftaran Gibran sebelum KPU mengubah aturannya sendiri. Ini seperti panitia lomba yang meloloskan peserta yang belum daftar.
Lalu DKPP bilang: “KPU melanggar etik.” Tapi Gibran tetap jadi Wapres.
Semua lembaga itu melanggar etik, tapi semua keputusannya tetap sah. Ini negara apa, bang? Negara yang etiknya dilanggar, tapi hasilnya tetap dipakai?
Ini namanya: negara yang wasitnya sudah dibeli, tapi pertandingannya tetap dianggap sah.
5. Salah Gibran, Yang Menukar Martabak Dengan Nafsu
Dan terakhir, salah Gibran.
Kita tidak membela Gibran, bang. Kita juga tidak membenci Gibran. Tapi kita harus jujur: Gibran bukan anak kecil waktu itu.
Dia sudah 36 tahun. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya anak. Dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Dia tahu dia belum siap. Dia tahu dia baru 2 tahun jadi Wali Kota. Dia tahu dia belum pernah jadi menteri, belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi anggota DPR.
Tapi dia mau. Kenapa dia mau? Karena nafsu.
Nafsu itu, bang, memang begitu. Nafsu itu membuat orang yang cerdas jadi bodoh. Nafsu itu membuat orang yang sederhana jadi rakus.
Gibran melihat semua pintu terbuka. Dia melihat semua orang tersenyum. Dia melihat semua orang bilang: “Mas Gibran hebat. Mas Gibran cocok jadi Wapres.”
Dia lupa, orang-orang itu tersenyum bukan karena dia hebat. Orang-orang itu tersenyum karena dia anak Jokowi. Orang-orang itu tersenyum karena mereka mau sesuatu dari bapaknya.
Gibran itu seperti orang yang naik layang-layang. Dia pikir dia bisa terbang sendiri. Padahal dia terbang karena ada yang menarik benangnya dari bawah. Begitu benangnya dilepas, dia jatuh.
Dan sekarang, benangnya sudah dilepas. Angin sudah berbalik. Dia tinggal menunggu terhempas.
Dia pikir angin akan selalu berhembus dari arah yang sama. Dia tidak tahu, dalam politik, angin itu tidak pernah menetap. Hari ini angin dari Solo, besok angin dari Jakarta, lusa angin dari Senayan.
Politikus sejati itu tahu cara membaca angin. Gibran tidak. Dia cuma tahu cara menumpang angin.
Itu blunder fatalnya. Dia menukar martabak yang halal dengan kekuasaan yang haram. Dia menukar hidup yang tenang dengan hidup yang penuh badai.
LALU, KITA SALAH APA?
Terakhir, bang, salah kita.
Salah kita sebagai rakyat, karena kita terlalu gampang dibikin bingung dan terpecah.
Kita yang di bawah ini, yang ribut di warung kopi, yang ribut di Facebook, yang ribut di grup WhatsApp. Kita yang saling maki, saling hina, saling blokir.
Padahal yang bikin masalahnya lagi duduk santai di atas. Jokowi lagi urus ijazah. Prabowo lagi urus kabinet. Parpol lagi urus 2029. KPU lagi urus pemilu berikutnya. MK lagi urus perkara lain.
Yang ribut itu kita. Yang terpecah itu kita. Yang bingung itu kita.
Politik memang kepentingan. Itu wajar. Tapi kepentingan mereka jangan sampai membuat kita bingung dan terpecah.
Kalau kita terus bingung dan terpecah, yang untung ya mereka lagi. Mereka bisa main di tengah kebingungan kita.
PENUTUP: SALAH SIAPA?
Jadi, polemik Gibran ini salah siapa, bang?
Jawabannya: salah semua.
Salah Jokowi yang membuka jalan.
Salah Prabowo yang membeli jalan.
Salah parpol yang menjual jalan.
Salah KPU, Bawaslu, MK yang mengesahkan jalan.
Salah Gibran yang mau lewat jalan itu.
Dan salah kita yang membiarkan jalan itu dibuka, dibeli, dijual, disahkan, dan dilewati, tanpa kita protes dengan keras waktu itu.
Sekarang, Gibran bingung. Kita bingung. Negara bingung.
Tapi yang paling bingung itu Gibran. Karena dia yang sekarang harus menanggung semua dosa itu sendirian.
Dia yang dulu diarak naik, sekarang dibiarkan jatuh sendirian.
Dia yang dulu dibilang masa depan Indonesia, sekarang dibilang beban Indonesia.
Padahal dia tidak pernah minta dilahirkan sebagai anak Presiden. Dia cuma minta jualan martabak.
Tapi nafsu sudah menguasai dirinya. Dan sekarang, angin sudah berbalik.
Dia tinggal menunggu terhempas.
Dan kita, yang di bawah, cuma bisa menonton. Sambil bertanya: “Setelah Gibran terhempas, siapa lagi yang akan diterbangkan dengan cara yang sama?” (fb@Rudi Sinaba)