Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dikabarkan mengundurkan diri. Surat pengunduran diri telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pokoknya benar,” ujar Ketum Projo Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya pada Selasa (10/11), Gibran menghadap Prabowo untuk mengajukan niat pengunduran dirinya. Hal itu diungkap Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Prasetyo membenarkan soal pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan tersebut, kata Pras, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran Rakabuming disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya yang saat ini menjadi masalah.
“Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” sebut Pras.
Ini Proses Selanjutnya Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres
Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Dia juga disebut sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto. Lantas, bagaimana mekanismenya setelah ini?
Kabar pengunduran diri Gibran dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo Budi Arie, Rabu (11/11/2026). Dia membenarkan Gibran sudah mengundurkan diri dari Wapres.
Tahapan Setelah Gibran Mundur
Tahapan pengunduran diri Wakil Presiden diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika Gibran mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan.
Berikut tahapannya:
- Gibran mundur
- Kursi Wapres kosong
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3)
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Prabowo Harus Serahkan 2 Nama ke MPR
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga sempat menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Yusril mengatakan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya. (maa/imk/eva/detik)