Jakarta – Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka menuntut terkait kejelasan status kepegawaian perangkat desa.
“Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu,” ujar Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Selain itu, mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).
“Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu,” ujarnya.
Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR hari ini. Satu mobil komando juga terparkir di depan gerbang DPR.
Berbagai orator perwakilan dari berbagai daerah juga bergantian menyampaikan orasinya. Atribut aksi seperti bendera, spanduk, dan poster terlihat pada seruan aksi hari ini.
Anggota DPR Janji Perjuangkan Hak Perangkat Desa
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dan anggota Komisi II DPR Mohammad Toha menemui massa perangkat desa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI. Mereka berjanji memperjuangkan hak-hak perangkat desa.
“DPR janji perjuangkan hak-hak perangkat desa,” kata Herman di hadapan massa perangkat desa yang berdemo di depan DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Herman kemudian bercerita soal tuntutan dari para kepala desa yang telah diterima DPR. Menurutnya, tuntutan dari kepala desa juga akan dibahas bersama oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR.
“Kemarin sudah diterima Komisi II dan sudah setuju dengan tuntutan yang disampaikan. Hari ini kami juga terima kembali dan sangat rasional dan masuk akal usulan terkait dengan kepastian jabatan, kesejahteraan. Tentu ini harus didukung dan diperjuangkan sepenuhnya oleh DPR,” ucap dia.
“Kalau sudah masuk prioritas, tentu tuntutan yang menjadi harapan ini bisa kami perjuangan,” sambungnya.
Setelah itu, Mohammad Toha menyampaikan hasil audiensi pihaknya dengan massa perangkat desa. Dia juga berjanji memperjuangkan tuntutan perangkat desa bersama fraksi-fraksi yang ada di DPR.
“Ada enam poin yang menjadi catatan yang akan kita perjuangkan bersama fraksi-fraksi yang lain di pembahasan di DPR RI, mohon doa agar ini cepat dan segera terealisasi,” kata Mohammad Toha.
Enam poin tersebut ialah:
1. Masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepada desa.
2. Memasukkan poin-poin usulan. Aspirasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia ke dalam revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Perangkat desa yang terdiri atas kades, sekdes, kasi, kadus, bahkan RT/RW hingga karang taruna harus ditingkatkan kesejahteraannya.
4. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan dan mengelola keuangan, melakukan tata kelola dan pembangunan desa, maka harus diberikan kesejahteraan dan diperjelas statusnya.
5. Pemerintah wajib mendorong menuding dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa.
6. Diupayakan agar diterbitkan Undang-Undang Aparatur Pemerintah Desa (UU APD) untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa.
Bubarkan Diri Usai Ditemui Anggota DPR
Massa perangkat desa yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR membubarkan diri. Mereka membubarkan diri setelah ditemui anggota DPR RI.
Berdasarkan di lokasi, Rabu (25/1/2023), massa perangkat desa mulai membubarkan diri sekitar pukul 13.10 WIB. Mereka bubar setelah dua anggota DPR menyampaikan hasil audiensi dengan perwakilan massa.
Sebelum bubar, sejumlah perangkat desa terlihat berfoto di lokasi demo. Selain itu, terlihat sampah berserakan di depan pagar gedung DPR.
Selain itu, spanduk serta bendera atribut demo terlihat ditinggalkan di lokasi. Sejumlah anggota PPSU terlihat berada di lokasi untuk membersihkan sampah sisa demo. Arus lalu lintas di depan gedung DPR juga sudah dibuka. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto mulai lancar. (detik)