Tulungagung – majalahbuser.com, Perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG telah mencapai 121 unit, mendekati target 145 dapur yang harus terpenuhi di hampir seluruh Kecamatan se-Tulungagung.
Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Sri Wahyuni mengungkapkan, bahwa kekurangan jumlah dapur saat ini masih dalam tahap proses. Hal tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Namun kekurangan itu, saat ini sudah berproses, berdasarkan info dari BGN,” terang Yuni saat ditemui di Kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung, Kamis, 23/4
Ia menjelaskan, hampir seluruh kecamatan di Tulungagung sebenarnya telah memiliki dapur SPPG. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah, masih terdapat kekurangan di beberapa kecamatan.
“Contohnya di Kecamatan Pucanglaban, seharusnya terdapat tiga dapur, namun saat ini baru satu yang beroperasi. Tetapi informasi dari BGN, sisanya masih dalam proses,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyebutkan bahwa antusiasme mitra BGN di Tulungagung tergolong tinggi dalam mendukung pembentukan dapur SPPG. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Tulungagung meraih penghargaan sebagai 10 besar daerah dengan perkembangan tercepat di tingkat Jawa Timur, berdasarkan evaluasi Provinsi dua bulan lalu.
Dalam pelaksanaannya, Satgas percepatan program MBG memiliki tugas utama mendorong percepatan pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dapur SPPG di tingkat kecamatan, serta menampung aduan masyarakat yang kemudian diteruskan ke MBG pusat.
Selain itu, cakupan penerima manfaat program MBG juga terus berkembang. Saat ini, sasaran utama meliputi ibu hamil (bumil), balita, dan ibu menyusui sudah terpenuhi ke depan, program ini akan diperluas untuk lansia serta anak putus sekolah yang saat ini masih dalam tahap finalisasi data dan menunggu regulasi teknis.
Di Kabupaten Tulungagung sendiri, jumlah anak putus sekolah tercatat cukup tinggi, yakni sekitar 7.000 anak. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
“Kita berupaya agar anak yang putus sekolah bisa kembali bersekolah, termasuk anak yang drop out maupun yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Ini menjadi tantangan besar bagi kita dan OPD yang lain, seperti Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Di bagian akhir, Sri Wahyuni menambahkan bahwa Satgas juga berperan dalam mendorong percepatan penerbitan Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS) untuk dapur SPPG. Dan hingga saat ini, sebanyak 51 dapur di Tulungagung telah memiliki SLHS sementara sisanya masih dalam proses penerbitan oleh BGN. (unt)