Jakarta – KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada penyelenggara negara. Terbaru, Walikota Bandung Yana Mulyana ditangkap oleh tim KPK usai terlibat korupsi terkait program Bandung Smart City.
“Iya program Bandung smart city,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023)
Yana Mulyana ditangkap pada Jumat (14/4). Total, ada 9 orang yang ditangkap dan kini tengah diperiksa di Gedung KPK.
Penangkapan kepada Yana Mulyana ini menambah daftar pejabat yang terjaring OTT KPK di bulan ini. Setidaknya ada tiga OTT yang dilakukan KPK dalam kurun waktu 8 hari terakhir.
OTT Bupati Kepulauan Meranti
OTT KPK pertama di tahun ini dimulai saat tim lembaga antirasuah tersebut menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, pada Kamis (6/4) malam. Saat itu ada 28 orang yang ditangkap dari empat lokasi yang berbeda mulai dari wilayah Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Jakarta.
Hasil pemeriksaan diketahui Adil terlibat dalam tiga kasus korupsi. Kasus pertama, Adil diduga melakukan pemotongan anggaran di sejumlah dinas. Duit yang dipotong itu kemudian diserahkan sejumlah kepala dinas kepada Adil seolah membayar utang.
Kasus kedua, Adil diduga menerima suap dari biro perjalanan umrah. Suap itu diduga diterima Adil setelah memenangkan biro travel tersebut untuk proyek umrah para takmir masjid di Kepulauan Meranti.
Kasus ketiga ialah dugaan suap untuk pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022. Adil diduga memberi suap kepada auditor BPK Riau agar Kepulauan Meranti mendapatkan opini wajar tanpa pegecualian (WTP).
KPK lalu menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka mulai dari Adil dan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN), dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau, M Fahmi Aressa (MFA).
“Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak dan tentunya hal ini akan ditindaklanjuti dan didalami lebih detail oleh tim penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta kepada wartawan, Jumat (7/4).
Adil diduga mengumpulkan duit suap untuk kepentingan maju Pilgub Riau 2024.
“Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024,” ujar Alex.
OTT Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api
5 hari berselang KPK kembali melakukan tindakan operasi tangkap tangan. Kali ini penindakan dari tim KPK menyasar kasus suap dalam proyek jalur kereta api.
Operasi tangkap tangan ini terjadi pada Selasa (11/4). Total, ada 25 orang yang diamankan dari sejumlah lokasi.
KPK kemudian menetapkan total 10 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diawali operasi OTT tersebut. Para tersangka dibagi ke dalam dua klaster yaitu tersangka pemberi suap dan tersangka penerima suap.
Tersangka pemberi
- Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto
- Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat
- Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yoseph Ibrahim
- VP PT KA Manajemen Properti, Parjono
Tersangka Penerima
- Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub, Harno Trimadi
- PPK BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan
- Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya
- PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi
- PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah
- PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat
KPK juga menyita berbagai barang bukti dari uang hingga dolar. Dengan total Rp 2,823 miliar.
“KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp 2,027 miliar dan 20.000 US dolar, kartu debit senilai Rp 346 juta, serta saldo rekening bank Rp 150 juta sehingga secara keseluruhan setara sekitar Rp 2,823 miliar,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4).
Johanis menyampaikan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan jumlah suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar. Dia mengatakan nominal tersebut didapat usai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti.
“Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar,” jelas Tanak.
Walikota Bandung Ditangkap
Terbaru, KPK melakukan OTT kepada Walikota Bandung Yana Mulyana pada Jumat (14/4). Total ada sembilan orang yang ditangkap oleh tim KPK.
“Jumlah orang yang ditangkap sejauh ini 9 orang termasuk wali kota dan beberapa pejabat lainnya di Dinas Perhubungan Kota Bandung,” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Yana diduga terlibat suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung. Yana Mulyana diduga menerima suap terkait program Bandung Smart City. Hal tersebut membuat Yana ditangkap KPK.
“Iya program Bandung smart city,” ujar Ali.
Dalam kasus tersebut, Yana diduga menerima sejumlah uang. Dikatakan, uang tersebut berjumlah miliaran rupiah. Namun, disebutkan bukti awal ditemukan ratusan juta saat OTT. Jumlah ini dikatakan akan terus bertambah. (ygs/hri/detik)