”Saya telah mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden," kata Jokowi. "Dengan mengucapkan Bismillah, saya siap melaksanakan."
Tak berselang lama, suara senada bergema dari markas PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Puan Maharani, putri Megawati yang menjabat Ketua DPP PDIP membacakan perintah harian ketua umum partai ini.
Puan menjadi saksi pemberian surat perintah harian Megawati itu ke Jokowi yang juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu. "Diberikan tepat pukul 14.45 WIB. Surat ditulis tangan oleh Megawati," katanya.
Manuver PDIP ini memantik eskalasi dinamika politik jelang pemilihan umum 2014. Sejumlah partai telah mengajukan jagonya sebagai kandidat capres 2014.
Partai Golongan Karya mengusung Aburizal Bakrie. Aburizal dikukuhkan sebagai capres partai Golkar dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III Partai Golkar di Bogor, pada 20 September 2012, silam.
Partai Gerindra mengusung Prabowo Subiyanto. Meski belum deklarasi resmi, Gerindra sudah memastikan Prabowo menjadi capres bila syarat mereka untuk mengajukan terpenuhi. Partai Hanura bahkan telah mendeklarasikan pasangan Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo.
Menanggapi pencapresan Jokowi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, Aburizal Bakrie tidak akan mundur sebagai calon presiden 2014. ARB tidak bersedia menjadi calon wakil presiden.
"Partai Golkar tidak ada opsi dan itu menjadi keputusan partai. Partai Golkar tidak mau (Cawapres), Golkar inginnya jadi presiden," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2014.
Menurut Idrus, Partai Golkar tidak menyiapkan strategi khusus untuk melawan Jokowi yang juga Gubernur DKI Jakarta itu. Golkar akan lebih profesional menarik hati rakyat. Golkar tidak gentar.
"Silakan PDIP deklarasi capresnya. Kalau Golkar sudah 2 tahun lalu, kami tidak mencampuri. Tantangan kami adalah meyakinkan rakyat, sehingga 9 April mayoritas rakyat memilih Golkar," katanya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, menyambut baik keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden. PAN baru akan menetapkan capres usai pemilu legislatif 9 April 2014.
“Soal capres, PAN setelah pileg,” ujar menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Hatta mengatakan tak takut jika harus berhadapan dengan Jokowi dalam pilpres. PAN sejauh ini bertekad mengusung Hatta sebagai capres. “Kenapa takut? Kami dukung siapa pun yang dicapreskan,” kata dia.
Partai Gerindra menyatakan tak gentar menghadapi Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014. Gerindra mengusung ketua dewan pembinanya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden.
“Siapapun, dari partai manapun, yang menjadi calon presiden, dia akan menjadi kompetitor kami,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, Jumat 14 Maret 2014.
Edhy mengatakan, Gerindra punya strategi khusus agar Prabowo Subianto bisa mengalahkan Jokowi dalam pertarungan pilpres. “Strategi pasti ada,” kata dia.
Meski demikian, Gerindra tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP. “Politik penuh dinamika,” ujar Edhy.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan pencapresan Jokowi adalah hak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Tidak apa-apa (Jokowi capres). Itu hak setiap orang. Tak ada masalah. Siapapun bisa jadi capres,” kata dia.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengucapkan selamat atas pencapresan Jokowi. Menurutnya, ini menjadi pelajaran bagi semua partai akan pentingnya kaderisasi dan kesempatan yang sama bagi semua kader yang berprestasi.
“Kami berterima kasih atas pembelajaran politik dan demokrasi yang sangat positif yang dicontohkan Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman keluarga besar PDI Perjuangan,” ujarnya.
Anis berharap, pencapresan Jokowi meningkatkan kualitas demokrasi pada pemilu 2014. “Ini penting agar kualitas "pertandingan" pemilu tahun ini tidak kalah dengan gawe Piala Dunia oleh FIFA yang akan digelar di Brasil. Sekali lagi, selamat. Mari kita bertanding secara fair dan bersih." (berbagai sumber)