Tulungagung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melalui Bappeda menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2026, yang bertempat di Ruang Rapat Prajamukti pada Kamis, (23/1/2025), mulai pukul 09.00 WIB.
Acara ini dibuka langsung oleh Pj. Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, M.T, dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Tulungagung serta diikuti sekitar 100 orang terdiri dari Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Ketua panitia forum konsultasi publik yang juga menjabat Kepala Bappeda Kab Tulungagung Erwin Novianto, ST, MT diantaranya melaporkan bahwa pelaksanaan forum ini ditujukan untuk memasukkan rancangan awal RKPD Kabupaten Tulungagung secara teknokratis dan partisipatif.
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, M.T. dalam sambutannya antara lain, mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah serta seluruh stakeholder agar memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan masing-masing, guna mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Tulungagung.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama, saya yakin kita dapat mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Pj Bupati Heru Suseno.
Selanjutnya Pj Bupati juga mengatakan, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2024-2026, maka Pj Bupati Tulungagung berharap agar dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya memperhatikan target kinerja, sasaran pembangunan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.
tersebut dilakukan agar mampu menjawab permasalahan pembangunan, khususnya bagi Perangkat Daerah yang diamanahkan untuk mengawal program-program strategis pembangunan. (unt/adv).