Jakarta – Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) mempertanyakan dasar pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) yang diluncurkan pemerintah pada Rabu (22/7/2026) dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur URI.
“Ini salah satu (kebijakan) yang kemudian saya bilang tidak pernah dipertimbangkan, di mana-mana membentuk sesuatu (kebijakan) itu landasan hukumnya harus dilihat satu dengan yang lain,” kata Lina kepada Kompas.com, Jumat (31/7/2026).
Dia mengatakan, belum jelas landasan hukumnya pemerintah dinilai langsung tancap gas menunjuk jabatan gubernur dan wakil gubernur URI.
Karena menurut Lina, dalam sebuah teori organisasi harus ada visi, misi dan tujuan organisasi tersebut dibentuk.
“Tujuannya untuk apa (membentuk URI) diperjelas. Orang itu mengikuti tujuan organisasi, bukan nanti tujuan organisasi mengikuti siapa yang ditempatkan di sana,” katanya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Lina juga mempertanyakan legalitas pendirian URI.
“Legalitas pendiriannya atas dasar apa, PP atau bukan? Kalau Keppres seperti ini, maka itu tidak bisa disetarakan dengan perguruan tinggi seperti biasa,” kata Lina.
Selain masalah dasar hukum pendirian, Lina juga menilai pemerintah perlu memperjelas tata kelola dan garis pertanggungjawaban URI.
Hal ini penting mengingat salah satu institusi yang disebut akan berada di bawah koordinasi URI adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang selama ini bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB).
Ia khawatir, ketidakjelasan ini akan menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban.
“Nanti akan jadi masalah dalam hal pertanggungjawaban dan seterusnya,” beber Lina.
Penjelasan pemerintah
Pemerintah sebelumnya sudah memberikan beberapa penjelasan terkait URI, meski belum sepenuhnya perinci.
Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan, karena membawahi tiga “sekolah” universitas ini akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdsmen).
“Jadi ini akan kita kelola tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga terkait dengan SMA,” ucap Donny usai dilantik.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyampaikan, URI akan menjadi salah satu program afirmasi pemerintah.
Pasalnya, URI dibuat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih siap bekerja di lokasi dan posisi strategis.
Namun Brian menekankan, URI tidak akan membawahi seluruh kampus-kampus di tanah air.
Lebih jauh, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto mengatakan URI akan berfokus pada Sains, Teknologi, Engineering, and Matematika (STEM) hingga kedokteran.
Alasannya, Prabowo memiliki perhatian untuk menciptakan generasi yang pintar, generasi emas, demi menyongsong Indonesia emas 2045.
“Tapi prodi-prodi yang lain tentunya juga akan banyak misalnya kesehatan kedokteran kita juga perlu kedokteran itu harus kita tingkatkan karena kan sangat kurang sekali ya,” kata Aris di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026). (kompas)