Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md berharap ada kepastian dari Komisi III DPR tentang rapat transaksi janggal Rp 349 triliun. Mahfud menyatakan siap menghadiri rapat tersebut.
“Bismillah, mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU, saya sudah siap hadir,” ujar Mahfud dalam Twitternya, seperti dilihat, Minggu (26/3/2023).
Pernyataan Mahfud itu menanggapi anggota Komisi III DPR F-PD Benny K Harman yang mengaku akan hadir dalam rapat tersebut. Benny juga mengaku menyambut baik keberanian Mahfud.
Kembali ke pernyataan Mahfud, dia pun menantang Benny agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi III DPR F-PDIP Arteria Dahlan untuk hadir.
“Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani,” katanya.
“Jangan cari alasan absen,” imbuhnya.
Sebelumnya, Benny K Harman mengaku akan hadir dalam rapat bersama dengan Mahfud. Benny bakal menyambut Mahfud di Komisi III DPR dengan tangan terbuka dan gembira. Benny ingin Ketua Komite TPPU itu berani membongkar pihak-pihak yang terlibat transaksi janggal Rp 349 triliun.
“Saya menyambut dengan penuh sukacita dan kegembiraan penuh rencana dari Prof Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menko atau ketua komite untuk bicara kepada rakyat melalui Komisi III tentang dana illegal yang terpendam di Kemenkeu itu harus dengan berani dia bongkar,” ujar Benny.
Diketahui, sejatinya rapat bersama Mahfud rapat kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Mahfud Md soal kejanggalan Rp 300 triliun digelar Jumat (24/3). Namun, rapat diagendakan kembali pada Rabu (29/3).
“Batal (hari Jumat), karena hari fraksi dan diundur tanggal 29 Maret,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).
Mahfud Siap Datang Biar Imbang
Mahfud Md menegaskan dirinya siap datang ke Komisi III DPR. Dia mengatakan perlu ada uji logika terkait heboh transaksi mencurigakan Rp 300 triliun itu.
“Uji logika dan uji kesetaraan juga, jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR, bukan,” kata Mahfud.
Mahfud juga mengatakan orang-orang yang ngomong agak keras dalam rapat bersama PPATK harus datang. Dia mengatakan hal itu agak imbang.
“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” ujarnya. (detik)