Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden RI, Joko Widodo saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

Jakarta – Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, berhenti dari jabatan wakil presiden. Bagaimana relasi politik Jokowi-Prabowo kini?

Selama Gibran menjabat Wapres, keberadaan putra sulung Jokowi di pemerintahan menjadi salah satu penghubung politik antara kedua tokoh.

Kini, setelah Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, Jokowi dinilai kehilangan salah satu representasi langsungnya di lingkar kekuasaan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai akses politik Jokowi saat ini lebih terbatas.

Menurut dia, Jokowi hanya memiliki jalur politik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk membangun kembali kekuatannya.

“Jokowi hari ini hanya memiliki akses politik ke PSI. Dengan PSI Jokowi bisa membangun kembali kekuatan politiknya, dan bukan tidak mungkin menjadi lawan Prabowo di 2029,” kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2026).

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, juga menilai pengaruh Jokowi mengalami penurunan setelah Gibran berhenti.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan dinamika mundurnya sejumlah kader pendiri PSI, partai berpatronkan Jokowi.

Diketahui, tiga pendiri PSI yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni dan Isyana Bagoes Oka mundur dari partai berlambang gajah itu.

“Menunjukkan pamor Jokowi semakin meredup dan Jokowi tentu tidak ingin kondisi ini

Menafsir dukungan Jokowi ke Prabowo

Dedi Kurnia Syah mencoba membaca lebih jauh dukungan Jokowi untuk Prabowo meski Gibran sudah berhenti mendampingi Prabowo.

Dedi menilai pernyataan Jokowi yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo lebih bersifat sopan santun.

Dalam situasi politik saat ini, posisi Prabowo dinilai lebih kuat dibandingkan Jokowi.

“Pertanyaan Jokowi tetap mendukung Prabowo normatif saja, bukan dalam hal benar-benar berada di belakang Prabowo. Bagaimanapun Jokowi tetap menyimpan kekecewaan, dan situasinya sedang terbalik, di mana Prabowo berada di atas Jokowi dengan kekuatan penuh,” kata Dedi.

Menurut Dedi, Jokowi tidak memiliki banyak pilihan selain menunjukkan sikap mendukung pemerintahan Prabowo.

Sebab, jika mengambil posisi berseberangan, Jokowi dinilai berisiko menghadapi tekanan politik yang lebih besar.

“Tidak ada pilihan bagi Jokowi selain menunjukkan sikap mendukung. Jika Jokowi melawan, bukan tidak mungkin skandal penyadapan, kasus hukum soal ijazah baik Jokowi maupun Gibran akan tetap berlanjut,” ujarnya.

Adapun Ari Junaedi menilai, pernyataan dukungan Jokowi kepada Prabowo lebih merupakan basa-basi politik ketimbang gambaran hubungan politik yang masih erat.

Ari mengatakan, Jokowi kemungkinan masih membutuhkan hubungan baik dengan Prabowo untuk menjaga posisi politiknya di tengah dinamika yang berkembang.

“Pernyataan dukungan Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo menurut saya hanyalah normatif dan sebatas basa-basi politik. Aura kekecewaan jelas terlihat pada Jokowi mengingat Prabowo tidak melakukan upaya politik maksimal terhadap Gibran,” kata Ari, dihubungi Kompas.com secara terpisah.

Ia menambahkan, Jokowi masih membutuhkan Prabowo agar namanya tidak terus dikaitkan dengan berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.

“Bagi Jokowi, perlindungan Prabowo sangat dibutuhkan maksimal hingga 2029 sembari menunggu perubahan atmosfer politik nasional,” ujar Ari.

Mengapa Jokowi perlu menegaskan dukungan?

Pernyataan dukungan Jokowi muncul setelah Gibran berhenti dari jabatan Wapres.

Dalam pernyataannya di kediaman pribadi di Sumber, Solo, Kamis (12/11/2026), Jokowi menyebut dinamika politik sebagai sesuatu yang lumrah.

Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada masyarakat.

“Kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo terutama dalam program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, itu aja,” kata Jokowi hari itu.

Ari menilai, penegasan dukungan tersebut juga berkaitan dengan upaya Jokowi menjaga pengaruh politiknya.

Menurut dia, Jokowi tidak ingin dipersepsikan kehilangan kekuatan setelah Gibran tak lagi berada di pemerintahan.

Ari berpandangan, selama ini Jokowi masih mengandalkan jaringan relawan yang telah menjadi penopang kekuatan politiknya selama lebih dari satu dekade.

Meskipun tidak seluruhnya terlembagakan dalam partai politik, jaringan tersebut dinilai masih dapat digunakan untuk mempertahankan pengaruh.

“Jokowi merasa Gibran tidak bisa mandiri di tengah-tengah pusaran politik yang semakin besar eskalasinya sehingga mau tidak mau Jokowi turun gunung,” kata Ari.

Ia menilai, Jokowi ingin menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki pendukung loyal dan penguasaan wilayah politik, meskipun putranya telah meninggalkan jabatan Wapres.

Ari menilai, pernyataan dukungan Jokowi tidak serta-merta menghapus ketegangan politik antara dirinya dan Prabowo.

Ia bahkan berpandangan, hubungan keduanya telah mengalami perubahan mendasar setelah Gibran berhenti dari Wapres.

Menurut Ari, Jokowi merasa telah memberikan dukungan besar kepada Prabowo sejak Pilpres 2024.

Karena itu, berhentinya Gibran dipandang sebagai pukulan terhadap upaya politik yang selama ini dibangun Jokowi.

Ari juga menyinggung kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Menurut dia, persoalan tersebut turut memengaruhi persepsi hubungan antara Jokowi dan Prabowo.

“Publik yang sadar dan paham dengan modus-modus Jokowi selama ini akan tetap menganggap relasi keduanya tidak semesra dulu lagi. Antara Prabowo dan Jokowi ada tensi tinggi yang susah untuk dimediasi,” kata Ari.

Ia menambahkan, persoalan tersebut berpotensi meninggalkan kesan mendalam dalam hubungan politik kedua tokoh. (kompas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tentang Kami | Pedoman Media Ciber | Disclaimer