Jakarta – Mahfud Md resmi mundur dari posisi Menko Polhukam. Mahfud menyebut tak ada ketegangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya mengantar surat permohonan berhenti dari jabatannya.
“Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama sama tersenyum, tidak ada ketegangan apapun,” kata Mahfud Md dalam konferensi pers bersama Mensesneg Pratikno di Istana Merdeka, Kamis (1/2/2024).
Mahfud menyebut dirinya dan Jokowi bernostalgia saat bertemu barusan. Mahfud juga mengutarakan apa yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut.
“Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi karena dulu Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau ndak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah lewat 2 bulan,” kata Mahfud.
“Saya hampir 4 tahun setengah,” ujar cawapres nomor urut 3 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo itu.
Cerita Utang BLBI Lebih dari Rp 110 T, Mahfud Minta Jokowi Terus Kejar
Mahfud Md bicara soal tugasnya sebagai Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Mahfud kini mundur dari Menko Polhukam dan telah mengajukan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mahfud mengatakan saat menjabat Menko Polhukam dia juga Ketua Pengarah Satgas BLBI. Menurutnya target besar tagihan utang obligor BLBI sekitar Rp 110 triliun lebih.
Namun sampai saat ini sebelum mundur dari jabatannya pihaknya sudah berhasil menagih 31,8% dari total tagihan utang BLBI. Hal itu bisa dicapai dalam waktu bekerja 1,5 tahun.
“Tentang utang BLBI, saya katakan bapak pernah berikan Inpres kepada kami untuk mulai tagih utang tunggakan BLBI. Jumlahnya Rp 111 triliun, Rp 110 triliun lebih. Dalam satu setengah tahun kami bekerja, sekarang ini terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar Rp 35,7 triliun, 31,8% kalau dihitung presentase,” ungkap Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (1/2/2024).
Mahfud sempat mengatakan kepada Jokowi sampai saat ini masih ada yang belum mau membayar tagihan BLBI
“Saya katakan Pak Presiden, ini masih ada tagihannya karena masih ada yang mengelak ingin tidak untuk membayar, ada yang mau menawar jumlah utangnya, bilang sebenarnya utangnya tidak sebegitu, dan seterusnya,” ujar Mahfud.
“Saya laporkan ini sudah kami tutup yang sudah membayar, ini sudah selesai. Sisanya tetap harus ditagih Pak Presiden karena itu berdasarkan Inpres. Jadi dana BLBI itu harus kita tagih, karena itu orang ngemplang itu uang negara,” Sambung Mahfud. (hal/hns/eva/gbr/detik)