Tulungagung – majalahbuser.com, Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bersama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Tulungagung, Rabu (24/6).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Masyarakat Adat, pengembalian supremasi sipil, serta penghentian segala bentuk intimidasi terhadap aktivis.
Aksi yang diikuti sekitar 100 mahasiswa dan mahasiswi itu diawali dengan long march dari depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Jalan Ahmad Yani menuju Gedung DPRD Tulungagung di Jalan RA Kartini.
Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, para mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan provokatif maupun anarkis. Mereka mengekspresikan tuntutannya melalui orasi, menyanyikan lagu ciptaan salah satu mahasiswa UIN Tulungagung, melantunkan Himne Mahasiswa, serta menampilkan teaterikal budaya berupa drama yang diperankan oleh mahasiswa sendiri.
Ketua BEM UIN Tulungagung, Roki, bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan kader PMII, turut menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Tulungagung dalam beberapa waktu terakhir.
Menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas usaha masyarakat, khususnya para pengusaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Massa aksi mempertanyakan alasan terjadinya pemadaman listrik dan menilai kebijakan tersebut telah menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendesak adanya kompensasi dari PLN kepada masyarakat terdampak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PLN Tulungagung menjelaskan bahwa pemadaman listrik tidak hanya terjadi di Tulungagung, melainkan juga di sejumlah daerah di Pulau Jawa bahkan di luar Jawa.
Kondisi tersebut dipicu oleh berkurangnya pasokan Batubara sehingga menyebabkan defisit pasokan listrik di beberapa wilayah.
Terkait tuntutan kompensasi bagi masyarakat terdampak, pihak PLN menyatakan bahwa persoalan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.
Sejumlah pejabat turut menemui massa aksi, baik di luar gedung maupun dalam forum dialog yang kemudian dilanjutkan di ruang rapat DPRD Tulungagung.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Tulungagung, Sabrina Mahardika, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Selamet, serta perwakilan dari PLN Tulungagung.
Aksi damai yang digelar BEM UIN dan PC PMII Tulungagung tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari personel Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung guna memastikan keamanan serta kelancaran jalannya kegiatan hingga selesai. (unt)