Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengungkapkan komisinya akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk menghadiri rapat membahas pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20.000 motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (9/4/2026).
Rapat dengan Kepala BGN diagendakan berlangsung Senin (13/4/2026) pekan depan.
Charles mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima konsultasi terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh BGN.
“Enggak ada (konsultasi ke Komisi IX DPR RI), karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak,” ujar Charles.
Menurut Charles, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan fokus utama program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia.
Selain itu, dia juga menilai pengadaan motor listrik tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” tegasnya.
Politikus PDI-P itu turut menyoroti harga motor listrik yang dinilai tidak wajar, yakni mencapai Rp 45 juta hingga Rp 50 juta per unit. Harga tersebut diklaim jauh lebih mahal dibandingkan kendaraan serupa hasil produksi dalam negeri.
“Bahkan Rp 20 juta sekian sudah dapat satu unit motor. Jadi kalau bisa saya katakan secara jujur, pengadaan 20.000-an motor ini sangat tidak proper, sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, dasarnya pengadaan itu seperti apa,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang distribusi ke wilayah sulit dijangkau.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dia menambahkan, motor listrik tersebut tidak hanya digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga pegawai lainnya. Namun, Dia memastikan pengadaan tidak dilanjutkan pada 2026 ini.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” jelas Dadan.
Dadan juga mengklaim motor listrik dibeli di bawah harga pasar, yakni sekitar Rp 42 juta per unit, dibandingkan harga pasar Rp 52 juta.
Dia menyebutkan, pengadaan tersebut telah masuk dalam anggaran 2025 dengan realisasi sekitar 21.800 unit dari target 24.400 unit.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut pada tahun berjalan.
“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” ujar Purbaya.
Dia mengaku keputusan penghentian diambil setelah mengetahui adanya pengadaan tersebut dalam postur anggaran sebelumnya.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegasnya.
Kepala BGN pastikan hadir
Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan bakal memenuhi undangan rapat dari Komisi IX DPR tersebut.
“Minggu depan ada RDP (Rapat Dengar Pendapat -red),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/4/2026).
Dadan mengatakan senantiasa memenuhi undangan rapat dari DPR, termasuk undangan untuk pekan depan.
“Setiap diundang pasti hadir,” kata dia. (kompas)