Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada kemungkinan uang kuliah tunggal (UKT) naik pada 2025.
Hal tersebut disampaikan Jokowi beberapa saat setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengumumkan pembatalan kenaikan UKT tahun ini, Senin (27/5/2024).
“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan,” ujar Jokowi, Senin.
Menurutnya, kenaikan UKT kemungkinan dilakukan tahun depan agar tidak mendadak, seperti yang terjadi belakangan.
Pembatalan UKT dilakukan usai mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Banyumas menggelar unjuk rasa menuntut penurunan biaya kuliah.
Beda Jokowi dan Prabowo soal UKT
Namun, pernyataan Jokowi yang menyebutkan UKT akan naik pada 2025 ini bertolak belakang dengan keinginan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Dalam wawancaranya bersama stasiun televisi TV One, Kamis (23/5/204), Prabowo ingin agar UKT perguruan tinggi jauh lebih murah.
Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa negara seharusnya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya, termasuk mereka yang kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan,” kata Prabowo, Kamis.
Kendati demikian, Prabowo meminta agar pemerintah memperhitungkan secara matang, jika ingin menggratiskan pendidikan.
Menurutnya, negara juga berkewajiban untuk menekan biaya pendidikan dari tingkat SD hingga sekolah menengah atas atau kejuruan.
Untuk itu, ia menegaskan akan memperhatikan biaya UKT jika dirinya sudah dilantik menjadi presiden.
“Kan dulu begitu. Terus terang saja banyak orang yang selalu mencari-cari, menjelek-jelekan masa lalu, orde ini orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil,” jelas dia.
“Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali,” sambungnya.
Prabowo pun memastikan akan menjaga kekayaan rakyat dan menjaminnya agar bisa dinikmati oleh rakyat.
DPR pantau kenaikan UKT
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pihaknya akan tetap memantau penyesuaian UKT, untuk melihat apakah kenaikannya hanya untuk tahun ini atau masih terjadi tahun depan.
“Kebetulan kami saat ini sedang membuat pembiayaan pendidikan. Dan dari situ kita bisa melihat jika ada kebutuhan menaikkan biaya itu karena faktor apa dan berapa besarnya,” ujarnya, Selasa (28/5/2024).
Di sisi lain, Dede Yusuf juga mengapresiasi pemerintah, terkhusus Jokowi, yang menurutnya sudah mendengar aspirasi mahasiswa terkait kenaikan UKT pada 2024.
“Maka dari itu, saya yakin Presiden juga akan meminta Menteri untuk menyelesaikan dengan cara yang baik dan sesuai juga dengan harapan dari para mahasiswa dan Komisi X untuk membatalkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 atau menunda kenaikan UKT,” imbuhnya. (kompas).