Mojokerto – Guru honorer SMA/SMK/SLBN yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer SMA/SMA/SLB Negeri Jawa Timur (FKGH3SN Jatim) mengingatkan Pemerintah agar memperhatikan nasib mereka. FKGH3S Jatim menilai bahwa saat ini kebijakan yang ditelurkan pemerintah belum mampu membuat para guru honorer di Jawa Timur sejahtera.
Hal ini diungkap dalam forum koordinasi P3 Jatim di SMKN 1 Mojoanyar, Sabtu (7/10/2023). Terlebih lagi guru honorer di Jatim terancam mendapatkan 0 jam imbas dari kedatangan guru PPPK swasta.
Ketua FKGTT Jatim H Subagio mengatakan bahwa kondisi guru honorer P3 Jatim saat ini kritis. Puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri namun tidak kunjung diangkat menjadi guru ASN.
“Kondisi secara umum guru honorer di Jatim saat ini kritis, dimana kedatangan P1 yang mana rata-rata dari swasta. Ketakutan kami tergeser tanpa ada solusi ke depannya,” tegasnya kepada TIMES Indonesia, Sabtu (7/10/2023).
Hal ini dinilai sebagai ancaman, sehingga pihaknya menggelar koordinasi P3 Pemprov Jatim kali ini. Subagio menilai bahwa nasib guru honorer P3 merasa dianaktirikan. “Karena kami sebagai honorer di sekolah negeri, seharusnya lebih diutamakan daripada pihak swasta,” jelasnya.
Usai forum koordinasi P3 Pemprov Jatim ini, pihaknya akan menempuh jalan audiensi dan konsolidasi kepada pemerintah. Agar kebijakan yang dibuat berpihak kepada P3 guru honorer di Jawa Timur.
“Kami diamanahkan sesuai hasil forum bahwa kami akan melaksanakan audiensi dan diplomasi dengan pemerintah, sehingga aspirasi kami dapat tersampaikan,” terangnya.
Subagio berpandangan bahwa kebijakan rekrutmen PPPK Pemprov Jatim kurang adil. Seharusnya pemerintah menggunakan Dapodik sebagai acuan dalam menaikkan jabatan guru honorer menjadi ASN. Tidak malah mengacu pada Serdik (Sertifikat Pendidik).
“Kami harap teman-teman honorer P3 lebih diutamakan ke depannya, tidak lagi dianaktirikan. Kalau bisa seleksi yang dilaksanakan menggunakan Dapodik meskipun seleksi yang dilakukan dengan ujian atau tes,” pungkasnya.
Mengabdi 25 Tahun
Terpisah, Sekretaris FKGH3S Izza menyatakan bahwa nasib guru honorer sekolah negeri bahkan sampai mengabdi sampai 25 tahun. Beliau sudah berusia 50 tahun dan pengabdiannya sampai 25 tahun.
“Sampai sekarang belum ada prioritas untuk itu. Ada yang mengabdi sampai 20 tahun dengan gaji Rp 200 ribu. Sebetulnya mereka ini benar-benar terpaksa, walaupun begitu kami ini pendidik memiliki tugas mencerdaskan generasi bangsa,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa sampai sekarang para guru honorer memiliki moralitas yang tinggi sehingga bertahan sampai sejauh ini. Walaupun kenyataannya kami sebagai P3 belum mendapatkan kabar baik.
“Kami ingin di tahun 2024 diakomodir oleh pemerintah untuk diprioritaskan diangkat menjadi ASN, mengingat RUU yang akan disahkan maksimal Desember 2024,” pungkasnya.
Informasi PPPK Jawa Timur 2023
Pemprov Jawa Timur membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total ada 7.744 formasi PPPK yang dibuka. Dari 7.744 formasi yang dibuka, Yuyun membeberkan, 5.885 di antaranya untuk formasi guru. Ada 1.130 formasi tenaga kesehatan, dan 729 formasi tenaga teknis administratif.
Pemprov Jatim tetap memprioritaskan pelamar PPPK Guru yang telah menyandang status Prioritas 1 (P1). Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023, tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah, dinyatakan bahwa jenis penetapan kebutuhan PPPK guru meliputi umum dan khusus.
“Kriteria pelamar kebutuhan khusus adalah pelamar prioritas, eks THK-II dan guru nonASN di sekolah negeri. Dengan demikian, total alokasi guru sejumlah 5.885 formasi diharapkan dapat menyelesaikan sisa P1 Jawa Timur,” ungkap Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni.
Pendaftaran seleksi PPPK di Pemprov Jatim dibuka mulai 20 September hingga 9 Oktober 2023. Informasi pendaftaran bisa diakses di laman bkd.jatimprov.go.id. Guru honorer SMA/SMK/SLBN yang tergabung dalam FKGH3SN Jatim berharap ada perhatian khusus. (timesindonesia)