Jakarta – Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyoroti ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pinjaman serta kesenjangan pendidikan formal dan nonformal, dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Anggota Fraksi PKB DPR RI Oleh Soleh mengatakan, pemerintah ke depannya mulai mengurangi ketergantungan pada pinjaman, dan beralih mencicil utang dengan mengoptimalkan kekayaan alam Indonesia.
“Saya berharap, 2027 barangkali kita sudah tidak pinjam lagi, tetapi kita sudah mencicil utang kita,” ujar Oleh dalam diskusi terkait dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Gedung DPR RI yang dihadiri fraksi-fraksi di parlemen, Kamis (22/10/2026).
Menurut Oleh, utang dapat mengganggu arus kas atau cash flow neraca APBN.
Karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam agar hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.
“Kenapa? Karena menurut kami utang ini sangat mengganggu terhadap cash flow neraca APBN kita,” ucap Oleh.
Selain persoalan utang, Oleh meminta pemerintah menghapus kesenjangan antara pendidikan formal dan nonformal, terutama dalam hal perhatian terhadap pesantren dan pendidikan anak usia dini (PAUD).
Dia menilai pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam sejarah dan pembentukan budaya Indonesia.
Sementara itu, PAUD perlu mendapat perhatian anggaran karena menjadi tahap awal pembentukan karakter anak.
“Tidak boleh lagi ada disparitas antara pendidikan formal dan non-formal,” kata Oleh.
Dia pun meminta agar kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya berorientasi pada pendidikan dasar, tetapi juga memperhatikan pendidikan usia dini.
“Karena karakter dan ideologi dibentuk dari usia dini,” ujar Oleh.
“On the track” sesuai konstitusi
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Oleh menilai pemerintahan Prabowo-Gibran selama 2 tahun terakhir sudah berjalan sesuai dengan arah konstitusi.
Dia mencontohkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu.
Oleh juga menyinggung keberlanjutan program perlindungan sosial yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Catatan Fraksi PKB bahwa Pak Prabowo-Gibran ini sudah on the track dan sudah menuju pada pelaksanaan konstitusi,” kata Oleh.
Menurut dia, berbagai program tersebut adalah bagian dari kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi fakir miskin dan anak-anak telantar.
Oleh juga mengapresiasi upaya pemerintah menekan kebocoran kekayaan negara.
Dia mencontohkan kolaborasi pemerintah dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menurutnya telah menghasilkan penerimaan bagi negara.
“Pak Presiden sangat konsen bagaimana menutup daripada kebocoran untuk apa? Untuk agar kekayaan alam ini hasilnya bisa seluas-luasnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Di bidang penegakan hukum, Oleh menilai Prabowo menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap orang yang melanggar hukum diproses secara adil, termasuk orang-orang dekat presiden sendiri.
“Hari ini Pak Presiden betul-betul ingin menjadikan hukum sebagai panglima,” kata Oleh.
Dia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi menilai pemerintah terus berupaya memperbaikinya.
“Secara makro on the track, secara makro on the track. Beliau sudah menjalankan daripada konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tapi semua sedang diperbaiki,” kata Oleh.
Dalam evaluasinya, Oleh turut menyinggung tekanan geopolitik dan geoekonomi global, termasuk persoalan energi dan perubahan iklim yang berdampak pada kondisi perekonomian.
Meski menghadapi situasi tersebut, ia menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan.
Ia juga menyebut kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan.
“Catatan di kami, sebagaimana catatan-catatan daripada para pengamat dan juga lembaga-lembaga yang lain, ekonomi kita tumbuh. Bukan menurun, malah tumbuh. Kemiskinan berkurang, pengangguran juga berkurang,” ujar Oleh. (kompas)