Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta agar proses hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung) diselesaikan terlebih dahulu sebelum ribuan unit motor listrik dihibahkan kepada para guru honorer.
“Tentunya proses hukumnya harus selesai dulu ya karena sepengetahuan saya saat ini motor listrik yang ada atau yang pernah diadakan oleh BGN yang bermasalah itu ya, itu masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung,” kata Charles, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Meski demikian, Charles menyambut baik wacana pemberian motor listrik tersebut sebagai hibah untuk guru honorer jika kasusnya telah berkekuatan hukum tetap.
Langkah tersebut dinilai bisa menjadi solusi pemanfaatan aset negara yang positif sekaligus bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
“Memberikan kepada guru-guru honorer ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya termasuk khususnya guru-guru honorer,” ujar dia.
Charles mengaitkan langkah hibah ini sebagai strategi komunikasi publik atau gesture politik yang baik dari pemerintah.
Terlebih, program Makan Bergizi Gratis (MBG)yang diampu oleh BGN belakangan ini mendapat sorotan tajam karena dinilai membebani pos anggaran pendidikan.
Jika sekitar 10.000 unit motor listrik pengadaan BGN tersebut dialihkan untuk mendukung mobilitas guru honorer, hal itu dinilai dapat meredam sentimen negatif dari publik.
“Kalau ada gesture dari pemerintah untuk menghibahkan berapa itu total sepuluh ribuan ya motor listrik yang sudah diadakan untuk kepentingan guru-guru honorer saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang cukup baik,” ungkap politikus PDI-P tersebut.
Sebelumnya, BGN disebut akan menghibahkan motor listrik yang dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru-guru honorer di daerah.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan motor listrik untuk operasional SPPG telah dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana dan harus dimaksimalkan kegunaannya.
Menurut dia, asetyang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal.
Namun, BGN akan terlebih dahulu berkoordinasidengan Kejaksaan Agung.
“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026). (kompas)