Purworejo – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan ultimatum kepada PT PLN (Persero) agar segera melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak menginginkan gangguan pasokan listrik kembali terjadi karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara andal.
Karena itu, ia meminta PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional untuk mempercepat upaya mitigasi dan perbaikan.
“Saya sudah menyampaikan kepada PLN agar segera melakukan langkah-langkah terukur supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” kata Bahlil, Jumat (20/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait gangguan listrik dalam beberapa waktu terakhir.
Bahkan, di tengah perjalanan menuju lokasi kegiatan, ia mengaku masih berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk membahas langkah-langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah persoalan yang disampaikan PLN lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis operasional. Salah satunya adalah kebutuhan peralatan dan dukungan teknis untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.
“Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN. Masalah yang disampaikan PLN itu lebih kepada persoalan teknis mereka,” katanya lagi.
Saya kurang tegas apa lagi…
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan teknis tersebut.
Sebagai penyedia layanan listrik nasional, PLN harus memastikan sistem kelistrikan berjalan optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, peringatan kepada PLN telah disampaikan agar berbagai gangguan yang berdampak pada masyarakat dapat segera diatasi.
“Pemerintah tegas. Saya sudah kurang tegas apa lagi, sudah kita kasih ultimatum begitu. Tinggal teknis implementasinya di PLN,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan PLN dalam sektor kelistrikan.
Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM bertugas sebagai regulator dan pengawas, sementara operasional penyediaan listrik sepenuhnya dijalankan oleh PLN.
“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Ketenagalistrikan dan bukan Kementerian ESDM. Kami membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Yang mengeksekusi di lapangan adalah PLN,” ujarnya.
Bukan karena kelangkaan batu bara
Karena itu, lanjut Bahlil, setiap gangguan operasional harus segera ditangani oleh PLN melalui langkah-langkah teknis yang tepat.
Pemerintah akan terus memantau dan meminta laporan berkala guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Selain menyoroti persoalan pemadaman, Bahlil juga memastikan bahwa gangguan listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara.
Menurut dia, pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman dan telah disiapkan sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi energi dan pengelolaan operasional sistem kelistrikan berjalan dengan baik agar tidak memicu gangguan pelayanan.
Bahlil berharap PLN dapat segera menindaklanjuti arahan pemerintah dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin pasokan listrik yang andal di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai Menteri ESDM yang membidangi energi, tugas saya adalah melakukan pengawasan dan meminta kepada PLN sebagai eksekutor listrik untuk melakukan percepatan mitigasi yang terukur agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik,” kata Bahlil. (kompas)