Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima Amnesty International Indonesia dalam pertemuan yang membahas penyebaran disinformasi dan intimidasi yang dinilai melemahkan suara-suara kritis warga.
Pertemuan berlangsung di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (16/6/2026).
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memaparkan hasil riset yang menyoroti praktik disinformasi terhadap kelompok-kelompok yang menyampaikan kritik.
“Disinformasi itu berupa labelisasi antek asing atau tuduhan-tuduhan negatif yang tidak berdasar berupa tuduhan antek asing kepada suara-suara yang kritis,” kata Usman.
Ia mencontohkan berbagai pihak yang menurut riset hingga media menjadi sasaran pelabelan tersebut.
Menurut Usman, tuduhan semacam itu tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi berdampak pada keselamatan individu.
“Nah, tuduhan ini dalam pandangan kami itu bisa berdampak sangat negatif pada perlindungan hak asasi manusia,” jelasnya.
“Bisa berujung dengan kekerasan fisik seperti yang dialami oleh Andri Yunus,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa serangan terhadap Andri Yunus terjadi setelah yang bersangkutan melakukan aksi protes terkait pembahasan kebijakan publik.
Usman menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk intimidasi.
“Negara punya kewajiban untuk melindungi masyarakatnya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak memproduksi kebijakan maupun narasi yang menyesatkan publik.
“Yang sebenarnya kita ingin sampaikan dalam riset ini juga adalah pemerintah menyebarkan kebohongan,” jelasnya.
Menurutnya, disinformasi dapat membentuk stigma negatif terhadap kelompok yang menyampaikan kritik.
“Disinformasi itu sebenarnya kebohongan yang tidak berdasar yang menyesatkan publik sehingga memiliki prasangka negatif kepada mereka yang bersuara.”
Usman juga menyinggung kondisi demokrasi dan politik nasional yang menurutnya sedang menghadapi tantangan serius.
“Situasi politik nasional Indonesia sebenarnya dalam kondisi yang tidak cerah dalam kondisi yang mendung gitu langitnya gitu,” katanya
Meski demikian, ia masih melihat adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
“Nah, mudah-mudahan masih ada harapan dengan bergeraknya mahasiswa, masyarakat sipil, warga masyarakat adat dan berbagai komponen bangsa lainnya,” lanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi saat ini dapat membawa Indonesia pada kemunduran di berbagai sektor apabila tidak segera diatasi.
“Indonesia menuju apa yang dikhawatirkan yaitu kebangkrutan politik, kebangkrutan moral, kebangkrutan ekonomi, kebangkrutan sosial gitu atau kemunduran-kemunduran lain yang Saat ini sudah kita rasakan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa Muhammadiyah sejak awal memiliki karakter yang terbuka terhadap berbagai pihak, termasuk dalam menerima hasil-hasil penelitian yang berbasis akademik.
“Ya karena kita organisasi Muhammadiyah itu kan sejak dulu sudah ikrarnya, kepribadiannya, fitrahnya itu inklusif. Jadi dengan siapa saja terbuka,” kata Busyro Muqoddas, saat ditemui setelah pertemuan.
Menurut Busyro, keterbukaan tersebut penting terutama dalam situasi sosial dan politik saat ini.
“Semua elemen harus kita terbuka,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil penelitian yang disampaikan Amnesty International Indonesia mendapat perhatian karena menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Dan ketika penelitian itu berbasis metode metode akademis yang akuntabel, ya tentu saja banyak tadi direspon gitu,” jelasnya.
Busyro menegaskan kritik terhadap pemerintah harus dilakukan secara konstruktif dan berbasis data.
“Jadi kalau ada kekurangannya kita ingin mengingatkan dengan cara yang kritis, etis dan konstruktif gitu. berbasis riset,” ucapnya.
“Jadi tidak hanya retorika-retorika yang tidak ada kajiannya,” lanjutnya.
Karena itu, ia menilai hasil riset Amnesty dapat menjadi pelengkap bagi penelitian yang selama ini juga dilakukan Muhammadiyah.
Busyro menyebut berbagai persoalan yang ditemukan dalam sejumlah kajian memiliki akar pada kebijakan dan penegakan hukum negara.
“Artinya produk politik hukum dan penegakan hukum. Nah, kita ingin mengingatkan karena hulunya negara, maka negara enggak boleh kita biarin aja,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat sipil perlu mencari jalan keluar yang konstruktif agar pemerintah tidak kehilangan kepercayaan publik.
“Lalu bagaimana kami ini elemen-elemen masyarakat sipil ini ingin mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya agar pemerintah segera menghentikan dengan caranya terbuka tidak terkesan lagi melakukan semacam dusta-dusta politik,” katanya.
“Kalau ada kesan pemerintah itu melakukan dusta-dusta yang rugi rakyat dan terjadi delegitimasi terhadap pemerintah itu sendiri,” lanjutnya
Meski demikian, Busyro menegaskan kritik tersebut bukan untuk melemahkan pemerintah.
“Kontrolnya dengan cara kita menjaga independensi kita. Dan kita tunjukkan dengan langkah-langkah yang akuntabel secara akademis,” jelasnya. (kompas)