Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta -- Komisi I DPR RI mendukung pencalonan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI.

Keputusan tersebut dihasilkan setelah melakukan rapat dengar pendapat dan uji kelayakan dan kepatutan selama kurang lebih enam jam.

Rabu, 01 Juli 2015

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan sepuluh fraksi di Komisi I DPR telah memberikan pandangannya dan secara garis besar mendukung Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI.

"Komisi I menyetujui pemberhentian Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, Rabu (1/7) malam.

Dalam kesempatan itu, Mahfudz mengatakan keputusan tersebut diambil secara aklamasi karena sepuluh fraksi yang ada di DPR menyetujui pencalonan tersebut. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam pendalaman tadi.

Catatan pertama, kata Mahfudz, disampaikan Fraksi NasDem yang menginginkan calon panglima TNI berkomitmen untuk tetap memprioritaskan secara sungguh-sungguh industri pertahanan dalam negeri.

Catatan kedua disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mahfudz mengatakan, Fraksi PPP meminta Gatot selaku calon panglima TNI dapat menegaskan prinsip bertanggung jawab di dalam bekerja.

Tiga catatan langsung diberikan Fraksi Golkar. Mahfudz mengungkapkan, Fraksi Golkar meminta calon panglima TNI melakukan langkah terobosan di dalam memenuhi kesejahteraan prajurit.

"Fraksi Golkar juga meminta terobosan dalam mencari solusi sengketa perumahan dan pertahanan yang sering terjadi di TNI," ucap Mahfudz. (Baca juga: Delapan Persoalan untuk Calon Panglima TNI)

Catatan terakhir dari Fraksi Golkar adalah komitmen calon panglima TNI untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam membantu tugas pokok dan fungsi TNI.

Oleh karena itu, Mahfudz mengatakan keputusan Komisi I ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI agar segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan ke dalam rapat paripurna terdekat. (cnn)