Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

SURABAYA - Seiring dengan terus menurunnya aktivitas vulkanis Gunung Kelud, pemerintah kemarin resmi menurunkan status gunung berapi tersebut dari awas menjadi siaga. Kini pemerintah menyiapkan skema rehabilitasi kawasan terdampak letusan Kelud yang ditarget selesai dalam dua minggu.

Hal itu terungkap dalam jumpa pers di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jatim Soekarwo, Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Tjahyono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mayjen TNI (pur) Syamsul Ma"arif, serta Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Asma"i.

Senin, 24 Februari 2014

Surono membuka sambutan sekaligus mengumumkan penurunan status Gunung Kelud.

"Dari pantauan terakhir pukul 24.00 pada 19 Februari 2014, kami memutuskan pada pukul 11.00 siang tadi (kemarin, Red) status Gunung Kelud diturunkan menjadi siaga," kata pria yang juga dikenal sebagai "pawang gunung berapi Indonesia" tersebut.

Penurunan itu berdasar pantauan bahwa aktivitas vulkanis Kelud menurun drastis. Tidak ada gempa vulkanis. Hanya tremor-tremor kecil biasa. Dari hasil observasi, Surono menyimpulkan bahwa jarak aman sudah bisa dikurangi, dari sebelumnya beradius 10 km menjadi 5 km.

"Kendati sudah turun status, masyarakat sebaiknya tetap berhati-hati. Terutama yang berada dalam radius 5 km dan di bantaran sungai. Terutama saat hujan lebat. Sebab, lahar banjir masih mengancam," paparnya.

Selain itu, kata Surono, pihaknya akan melaporkan status Gunung Kelud tiap hari. "Dalam status awas, laporan yang kami berikan enam jam sekali. Tapi, kalau sudah siaga, hanya sehari sekali," tambahnya.

Ketua BNPB Syamsul Ma"arif menyatakan, dengan penurunan status Kelud, sekitar 87 ribu pengungsi yang rumahnya di luar radius 5 km bisa kembali ke kediaman masing-masing. "Yang rumahnya tidak terlalu parah dan bisa hanya dibersihkan, bisa langsung melakukannya," tuturnya.

Di bagian lain, Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan bahwa pihaknya menyiapkan dana segar Rp 100 miliar untuk rehabilitasi dampak letusan Kelud.

"Secepatnya kami mengirim surat ke pimpinan DPRD Jatim terkait dengan dana ini sehingga menjadi MPAK (mendahului perubahan keuangan, Red)," katanya.

Perinciannya, dana tanggap darurat (Rp 35 miliar) dan anggaran perbaikan rumah hidup tidak layak (Rp 65 miliar). "Selain itu, nanti sejumlah program kemasyarakatan pemprov diarahkan ke sana (korban Kelud, Red). Target kami, recovery penduduk di kawasan tersebut bisa lebih cepat," tegas pria yang akrab disapa Pakde itu.

Berkaca pada pengalaman terdahulu, bantuan tidak diwujudkan uang, melainkan langsung program rehabilitasi. "Supaya bisa langsung tepat sasaran dan bantuan berbentuk nyata," paparnya.

"Jadi, nanti berbasis kepala desa yang diverifikasi babinkamtibmas (bintara polisi) dan babinsa (bintara TNI). Kemudian, naik ke kecamatan yang diverifikasi bersama oleh camat, Kapolsek, serta Danramil. Naik terus hingga ke provinsi sehingga datanya sama," tambah Soekarwo.

Dia memberikan tenggat Sabtu (22/2) data sudah harus terkumpul. "Kemudian, dirapatkan, disiapkan bahannya, dan dieksekusi pada Senin (24/2)," tuturnya.

Saat ini sejumlah bahan untuk persiapan memang mulai dikirim. "Sudah ada tiga jembatan bailey yang diberangkatkan," imbuhnya.

Untuk memudahkan koordinasi, penanganan dibagi tiga cluster. Yakni, masalah pengungsi dikoordinasi Wagub Jatim Saifullah Yusuf, cluster keamanan dan ketertiban dipimpin Wakapolda Jatim, serta cluster pembangunan fisik dikomando Kasdam V/Brawijaya.

Soekarwo menargetkan recovery itu selesai dalam waktu dua minggu. "Tiap Sabtu akan kami evaluasi dan tiap dua hari ada pemantauan aliran bantuan," terangnya.

Dia belum bisa memastikan total kerugian. "Selain fisik, yang paling susah dihitung adalah pertanian. Bagaimana menghitung tebu yang rusak dan mana yang masih bisa diolah. Itu sangat rumit," katanya.

Menurut Soekarwo, Pemprov Jatim akan merehabilitasi rumah sebagai fokus utama. Sementara itu, pemkab maupun pemkot memperbaiki masjid, tempat ibadah, dan fasilitas umum.

Sebanyak 6.000 personel gabungan TNI-Polri dilibatkan dalam upaya rekonstruksi rumah warga dan sarana umum pasca-erupsi Gunung Kelud. Mereka akan bergabung bersama warga untuk melakukan rekonstruksi selama dua pekan.

TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan mengerahkan 4.000 personelnya, sementara pihak kepolisian dengan hampir 2.000 personel.

"Mereka disebar di tiga kabupaten yakni Kediri, Malang, dan Blitar," kata Soekarwo usai rapat penghitungan kerugian bencana erupsi Gunung Kelud, Sabtu (22/2/2014) di Gedung Negara Grhadi Surabaya.

Soekarwo menambahkan, tenaga TNI dan Polri sangat dibutuhkan agar target masa rekonstruksi selama dua pekan, terhitung sejak Senin (24/2/2014), dapat tercapai.

"Kalau hanya mengandalkan masyarakat tidak akan rampung dua pekan," ujarnya. (berbagai sumber)