Kota Kediri – majalahbuser.com, BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, dalam peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Kediri.
Program ini merupakan bantuan dana dari Pemerintah Kota Kediri untuk mendukung operasional sekolah, melengkapi dan memenuhi kekurangan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
Mbak Wali menjelaskan Dana BOSDA ini dapat digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pembelajaran di sekolah, meningkatkan digitalisasi dan literasi sekolah, serta untuk kegiatan minat dan bakat peserta didik. Contohnya, dapat digunakan untuk berbagai jenis belanja, seperti belanja pegawai (honorarium pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terakomodir BOS Reguler), belanja barang/jasa, dan belanja modal.
“BOSDA ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana BOSDA dilarang untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh BOS Pusat atau sumber dana lainnya (double accounting), serta membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah atau memerlukan biaya besar,” jelas Wali Kota Kediri. Selasa (27/05).
Wali Kota termuda di Indonesia ini juga berharap program BOSDA dapat meringankan beban masyarakat, dan dapat mewujudkan pendidikan gratis dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kediri. Di mana tidak ada lagi pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Lalu sudah tidak ada lagi ijazah yang tertahan di sekolah swasta. Serta meningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
Sementara itu, dalam hal penyaluran dana BOSDA, menurut Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, rencananya dilakukan sebanyak 2 kali setahun. Tahap I pada bulan Maret-April dan tahap II pada bulan Juli-Agustus. Di tahun 2025 ini, rencana dicairkan pada bulan Agustus mendatang.
“Untuk Tahun 2025, rencana dicairkan pada bulan Agustus, melalui rekening sekolah atas nama sekolah, bukan rekening BOS Pusat atau atas nama pribadi,” tambahnya.
Lebih lanjut Anang Kurniawan menjelaskan bahwa total anggaran BOSDA di tahun 2025 sebesar Rp 7.796.280.000 selama 6 bulan dengan rincian TK sebesar Rp 395.460.000. Lalu KB/SPS/TPA sebesar Rp 186.840.000.
Sedangkan untuk SD Negeri sebesar Rp 2.097.720.000 dan SD swasta sebesar Rp 856.560.000. Untuk SMP negeri sebesar Rp 2.860.500.000 dan SMP swasta sebesar Rp 1.399.200.000. “Mulai tahun depan anggaran BOSDA direncanakan sebesar Rp 15.592.560.000 selama 12 bulan,” terangnya. (unt/adv/prokopim).