MAJALAHBUSER.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berulangkali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dari APBN harus dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, salah satunya penggunaan uang negara untuk penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Kata Sri Mulyani, para pembayar pajak bisa ikut mengawasi penggunaan keuangan negara. Sementara bagi masyarakat yang menerima manfaat seperti bansos, bisa memahami kalau bantuan yang mereka terima didanai APBN.
“Masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka kalau yang mampu membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa,” tegas Sri Mulyani dalam Peresmian Rumah Susun Jayapura yang disiarkan YouTube Kementerian Keuangan, Sabtu (3/2/2024).
“Sedangkan yang tidak mampu, mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” kata dia lagi.
Sri Mulyani bilang, bansos adalah salah satu dari sekian banyak instrumen keuangan negara untuk bisa membantu masyarakat dengan ekonomi lemah. Dari pajak dan penerimaan negara lainnya, APBN bisa menciptakan keadilan yang bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi masyarakat.
“Itu semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika,” beber dia.
Dengan penggunaan dan pengelolaan APBN yang transparan, maka masyarakat yang jadi pembayar pajak bisa merasakan ikut membantu mereka yang menerima manfaat langsung dari uang negara.
“Kita terus juga harus memupuk rasa gotong-royong ini dengan salah satunya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” tutur Sri Mulyani.
Anggaran bansos naik pesat
Sebelumnya Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran bansos merupakan salah satu bentuk upaya A{BN melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
“Berbagai paket kebijakan diluncurkan pada triwulan IV-2023 guna menjaga daya beli masyarakat,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip dari Antara.
“(Bansos) mendorong permintaan domestik, antara lain melalui penebalan bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan dalam bentuk BLT (bantuan langsung tunai) El Nino dan bantuan pangan,” kata dia lagi.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan penguatan akses pembiayaan bagi UMKM melalui percepatan program kredit usaha rakyat (KUR) serta dukungan penguatan sektor perumahan melalui insentif fiskal (PPN DTP) dan Bantuan Biaya Administrasi (BBA) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Pemerintah juga secara konsisten tetap mendukung berbagai agenda pembangunan, seperti penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dukungan pelaksanaan Pemilu 2024, dan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN).
Pada 2024, Bendahara Negara mengatakan APBN akan terus dioptimalkan shock absorber sekaligus memberikan stimulus bagi perekonomian nasional serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan global,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani juga menekankan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen APBN yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara.
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024. (kompas)