Jakarta – Tiga calon wakil presiden (cawapres) beradu gagasan tentang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa, pada Minggu malam (21/01) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.
Dalam paparan visi misinya, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti peran negara dan pemerintah yang dia sebut abai terhadap nasib petani, dan nelayan. Secara khusus dia menyoroti proyek food estate.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa proyek food estate “harus dihentikan”.
“Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita,” kata Muhaimin, Minggu (21/01).
Selain itu, Muhaimin juga menyoroti peran desa yang harus menjadi “titik tumpu pembangunan” dan petani, nelayan, peternak serta masyarakat adat “harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional”.
Muhaimin juga mengkritisi penanganan krisis iklim oleh pemerintah yang dia nilai “tidak diatasi serius”.
Menurutnya, krisis iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek giant sea wall karena “tidak mengatasi masalah”.
Sebelumnya, gagasan untuk membangun giant sea wall diungkap oleh Prabowo Subianto. Prabowo menilai tanggul laut raksasa perlu dibangun di pantai utara Jawa untuk menghadapi penurunan permukaan tanah.
Muhaimin mengatakan bahwa salah satu yang akan dia lakukan untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan menggenjot energi baru dan terbarukan.
Tim Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) nonton bareng (nobar) Debat Keempat Pilpres 2024 di Kantor DPW Nasdem Maluku Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, Minggu (21/01).
Dalam pemaparan visi misinya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menekankan rencana melanjutkan dan memperluas cakupan program hilirisasi pemerintah, tak hanya di sektor pertambangan, tapi juga pertanian, maritim, dan digital.
Ini terutama mempertimbangkan cadangan berlimpah nikel dan timah serta potensi besar energi baru dan terbarukan Indonesia.
“Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali, bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerja sama penta-helix wajib untuk didorong,” kata Gibran, merujuk kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, badan usaha, universitas, masyarakat, dan media.
Selain itu, Gibran juga membahas rencana mendorong ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah, melanjutkan agenda reformasi agraria, meningkatkan anggaran dana desa, dan mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat adat agar “lebih berkeadilan”.
Terkait dengan program food estate, Gibran mengakui memang ada yang gagal, “Tapi ada juga yang berhasil, ada yang panen, misalnya di Kabupaten Gunung Mas, Kaltim, sudah panen jagung dan singkong. Cek saja datanya,” klaim Gibran.
Senada dengan Cak Imin, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga mengkritik program food estate.
Saat pemaparan visi misi, Mahfud MD menjabarkan bahwa ia bakal menyusun kebijakan berdasarkan empat tolok ukur yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
Keempat tolok ukur itu terdiri dari pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan turun-menurun.
Berdasarkan tolok ukur itu, Mahfud menyatakan ia akan mengajukan dua program, yaitu “petani bangga bertani, dan di laut kita jaya, nelayan sejahtera.”
“Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja. Rugi dong kita,” ujar Mahfud.
Hilirisasi ‘ugal-ugalan’ dan pencabutan IUP ‘banyak mafianya’
Saat ditanya soal praktik pertambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar, Mahfud dan Cak Imin menyebut saat ini ada 2.500 tambang ilegal.
Sedangkan, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Desember 2023, jumlah penambangan tanpa izin atau PETI teridentifikasi berada di 2.741 lokasi.
Cak Imin mengatakan, angka ini memprihatinkan. Padahal, katanya, tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan.
“Kita menyaksikan, dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” katanya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi Tengah, yang kaya sumber daya nikel dan memiliki banyak pabrik pengolahan, tidak dinikmati rakyat setempat yang tetap saja miskin.
Menurut Gibran, solusinya sederhana. Ia bilang, pemerintah tinggal mencabut izin usaha pertambangan atau IUP para perusahaan yang bermasalah.
Kata Mahfud, urusannya tidak sesederhana itu, karena urusan pencabutan IUP “banyak mafianya”.
Putra Adhiguna, analis energi dan managing director Energy Shift Institute, mengatakan kendala tata kelola tambang dan besarnya angka kemiskinan di daerah kaya sumber daya menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengelola sumber daya alam meski memiliki daya tawar yang sangat kuat.
“Hal tersebut menjadi tanda tanya besar karena semestinya dengan daya tawar kuat kita mampu menerapkan standar yang tinggi dalam pengelolaannya, baik dalam perizinan, dampak sosial, maupun lingkungan,” kata Putra.
“Bila tidak mampu, maka pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pemerintahan berikutnya harus mampu melakukan perbaikan dengan cepat karena pertumbuhan produksi nikel yang sangat pesat dalam beberapa tahun ke depan.”
Berdebat tentang baterai litium-ion
Saat sesi tanya-jawab, Gibran kembali menggunakan istilah yang relatif asing di telinga publik.
Ia bertanya pada Cak Imin tentang lithium ferrophosphate (LFP), yang disebut kerap digaungkan oleh Thomas Lembong, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sekarang jadi anggota tim sukses paslon nomor satu. Ini adalah tipe baterai litium-ion untuk kendaraan listrik yang menggunakan bahan besi alih-alih nikel atau kobalt.
“Saya enggak tahu ini pasangan nomor satu ini anti-nikel atau bagaimana?” tanya Gibran.
Sebagai respons, Cak Imin justru mencecar Gibran soal etika. Yang pertama soal etika lingkungan dalam industri tambang dan pengolahannya yang dianggap tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Yang kedua soal etika dalam debat yang seharusnya fokus membahas kebijakan, tapi justru jadi ajang “tebak-tebakan definisi”.
Gibran lantas kembali mendesak Cak Imin membahas LFP. Menurutnya, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia semestinya memanfaatkan sumber dayanya untuk memproduksi baterai litium-ion dibanding mempromosikan LFP.
Menurut data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada 2022, cadangan terbukti nikel Indonesia dalam logam menyentuh 21 juta ton, terbesar di dunia bersama dengan Australia. Kedua negara ini sama-sama memegang 21% cadangan nikel global.
“Harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan [aspek] sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil,” kata Cak Imin.
Per 2023, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada 373 konsesi tambang nikel berstatus clean and clear atau CnC yang telah diterbitkan pemerintah, entah dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan atau Kontrak Karya. Ini mencakup area dengan luas total 960.117 hektare. Sebanyak 369 dari seluruh konsesi itu ada di Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.
Menurut hasil riset Auriga Nusantara, ekspansi tambang nikel telah memicu deforestasi hingga 24.811 hektare di berbagai wilayah Indonesia dalam dua dekade terakhir.
Analis energi Putra Adhiguna menambahkan perdebatan yang terjadi akhirnya tidak banyak menyentuh isu penting mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam transisi energi dan pembangunan hijau ke depan.
“Disayangkan bahwa tidak banyak pembahasan mengenai peluang usaha dan daya saing ekonomi Indonesia ke depan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan,” kata Putra.
“Transisi hijau akan menggeser dinamika investasi ke depan, dan ketersediaan energi hijau serta rantai pasok yang baik akan menjadi kunci untuk mengundang investasi dan lapangan kerja berkualitas.”
Gibran memang sempat mengangkat isu greenflation, atau risiko kenaikan harga komoditas dan energi seiring dengan transisi energi dunia sebelum menuju titik stabilitas, tapi akhirnya tak dibahas secara mendalam.
Terkait hal ini, Putra mengatakan Indonesia harus mampu memanfaatkan keuntungan dari sumber daya alam terkait energi yang dimiliki, termasuk batubara, nikel, dan minyak sawit, untuk turut menopang biaya transisi secara bertahap.
Apa janji cawapres pada reforma agraria?
Ketika ditanya panelis terkait strategi mewujudkan reforma agraria, Gibran mengklaim bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berjalan saat ini sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat.
Selain itu, juga ada program redistribusi tanah melalui bank tanah, untuk diredistribusi untuk petani dan pengusaha lokal.
Sementara itu, Mahfud MD dan Muhaimin sama-sama menyoroti bahwa sertifikasi tanah yang dilakukan sejauh ini belum mencakup redistribusi tanah.
Redistribusi yang dimaksud adalah pemberian hak atas tanah kepada petani gurem (yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare), buruh tani, hingga masyarakat miskin untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan.
“Sekarang belum ada sertifikat untuk redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya, lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya,” kata Mahfud.
Menanggapi pembahasan tersebut, Kepala Departemen Kampanye KPA Benni Rajo Johan menggarisbawahi bahwa program PTSL adalah “sertifikasi tanah biasa dan bukanlah wujud reforma agraria”.
“Sertifikasi tanah tanpa menyelesaikan konflik dan merombak struktur penguasaan tanah sama saja dengan legalisasi ketimpangan,” kata Benni.
Bank Tanah pun, menurut KPA, justru menyebabkan konflik karena “merampas” tanah rakyat.
“Operasi Bank Tanah justru menghambat penyelesaian konflik karna objeknya sama dengan reforma agraria. Bahkan sepanjang 2023 kami mencatat Bank Tanah justru telah menyebabkan dua letusan konflik di tanah seluas 11.902 hektar yang berdampak pada 350 keluarga,” kata Benni.
Selain itu, pemerintah mengeklaim telah mendistribusikan jutaan hektare lahan sejauh ini. Namun KPA menilai klaim tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dan transparan.
“Apakah penerima redistribusi tersebut adalah subjek yang diprioritaskan seperti petani gurem, buruh tani, dan masyarakat miskin di pedesaan termasuk yang mengalami konflik agraria struktural? Sebab data menunjukkan angka guremisasi dan letusan konflik agraria semakin meningkat dan meluas,” kata Benni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani gurem justru bertambah sebanyak 2,62 juta selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Isu pajak karbon dan energi baru terbarukan
Menanggapi pertanyaan dari panelis terkait pembangunan rendah karbon yang berkeadilan untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2026, cawapres Gibran mengatakan akan mendorong transisi menuju energi hijau dan tak lagi bergantung pada energi fosil.
Dia bersama Prabowo juga akan mendorong energi nabati, bioetanol, dan bioavtur.
Dengan adanya B35 atau campuran bahan bakar nabati dari minyak kepala sawit dan B40 atau bahan bakar nabati yang merupakan campuran antara komoditas kelapa sawit dan solar, maka klaim Gibran, sudah mampu menurunkan nilai impor minyak, meningkatkan nilai tambah produksi sawit di dalam negeri dan lebih ramah lingkungan.
“Tantangannya mencari titik kesimbangan, kita ingin menggenjot hilirisasi tapi wajib menjaga keselarasan lingkungan,” imbuh Gibran yang memakai kemeja biru.
“Dalam pelaksanaannya, Amdal wajib, analisis lingkungan wajib dan tidak ada alih fungsi lahan yang merugikan banyak pihak.”
“Potensi energi terbarukan kita luar biasa dan kita punya potensi energi baru dan terbarukan mencapai 3.600 Gigawatt.”
Menanggapi jawaban Gibran, cawapres Mahfud MD menuturkan bahwa masalahnya adalah pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan.
Itu mengapa dia mempertanyakan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti karbon yang seperti apa yang bakal dilakukan?
Kemudian cawapres Muhaimin Iskandar juga menanggapi bahwa pajak karbon bukan satu-satunya cara.
Yang penting, katanya, mempersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Namun sayangnya komitmen pemerintah saat ini tidak serius.
Target energi baru dan terbarukan yang semestinya dicapai pada tahun 2055 berkurang dari 23% menjadi 17%.
Bagaimana komitmen cawapres pada produksi pangan?
Dalam debat, ketiga cawapres juga dihadapkan pada pertanyaan mengenai strategi mereka dalam menangani dampak perubahan iklim ekstrem yang mengancam produksi pangan dan menurunkan kualitas gizinya.
Cak Imin menjawab bahwa tanpa krisis iklim pun, persawahan dan pertanian di Indonesia sudah mengalami masalah, mulai dari irigasi tak memadai hingga petani tak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.
Cak Imin lantas menawarkan beberapa solusi untuk permasalahan ini, seperti pengadaan lahan melalui reformasi agraria dan memberikan pupuk yang cukup dengan harga terjangkau kepada petani.
Cawapres pasangan Anies Baswedan ini juga ingin menggalakkan “program gagal tanam akibat iklim” agar petani merasa aman dan yakin akan produksinya.
Menanggapi jawaban Cak Imin, Gibran mengatakan bahwa kunci dari permasalahan ini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan.
Menurutnya, untuk meningkatkan produktivitas pangan, kawasan industri pupuk juga harus digenjot. Industri pupuk itu, katanya, harus didekatkan dengan pertanian sehingga produksi dapat meningkat.
Di sisi lain, Mahfud menganggap permasalahan pangan saat ini adalah lahan dan petani yang berkurang.
Ia mengatakan bahwa warga desa tak mau lagi menjadi petani karena dipersulit ketika ingin mendapatkan pupuk bersubsidi, bahkan harus sampai membeli ke tengkulak.
Mahfud pun menekankan betapa penting penegakan hukum dalam penanganan masalah lahan pangan.
Direktur Riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Aditya Alta, menyayangkan isu pangan tidak dikupas secara mendalam oleh masing-masing cawapres.
Ia menjabarkan terdapat beberapa gagasan para paslon dalam visi-misinya yang sebenarnya menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam debat, seperti program contact farming yang diungkap paslon Anies-Cak Imin, dan juga pernyataan Mahfud yang menyebut subsidi pupuk yang semakin tinggi.
“Saya kira mungkin karena keterbatasan waktu sehingga memang semua debat selalu seperti itu. Mereka akan fokus ke gagasan besar,” katanya.
Apa janji cawapres pada pembangunan desa?
Dalam sesi ketiga tanya jawab, pertanyaan dari panelis bahwa desa adalah daerah yang ditinggalkan warga dan dampaknya desa menjadi kehilangan sumber daya manusianya. Bagaimana kebijakan pasangan calon agar warga desa berminat tinggal dan membangun desa?
Cak Imin mencatat ulang pertanyaan panelis sebelum berkelakar bahwa catatannya bukan catatan MK.
Ia berkata desa menjadi daerah tertinggal lantaran ada kesalahan paradigma pamerintahan di era Orde Baru yang melakukan pendekatan top-down atau pengambilan keputusan dari atas ke bawah.
Nantinya, ia bersama Anies Baswedan akan membangun desa dengan pendekatan berbeda yakni dari bawah ke atas sehingga “tumbuh kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjaga”.
Dia juga berjanji akan menaikkan anggaran sebesar Rp5 miliar per desa. Pasalnya dari 13.000 desa tertinggal yang berubah menjadi desa mau dan mandiri, tersisa 4.000 desa lagi yang belum naik status.
“Sehingga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh lewat Bumdes, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif maka orang tertarik menetap di desa…”
Merespons jawaban tersebut, cawapres Gibran Rakabuming Raka sempat menyindir Muhaimin Iskandar yang disebutnya tidak lagi tegang seperti debat cawapres sebelumnya.
Gibran kemudian melanjutkan untuk memajukan desa harus bisa menumbuhkan rasa memiliki di masyarakat desa.
Ketika dia berkunjung ke Mojokerto, Jawa Timur, ada desa wisata nomor satu yang paling terkenal.
Di desa itu, klaimnya warga memiliki saham dalam pembangunan wisata di desa tersebut.
Cawapres Mahfud MD tak kalah menyanjung Ganjar Pranowo yang katanya punya catatan menarik tentang bagaimana membangun desa.
Pertama ada program 1.000 embung, desa mandiri pangan dan energi.
Lalu ada pula pembangunan irigasi di desa Panggungharjo, DIY, yang dikenal maju. Selain itu, koperasinya maju, UMKM berjalan.
Janji-janji cawapres atas hak masyarakat adat
Dalam tema terkait masyarakat adat, panelis menanyakan strategi para paslon untuk memulihkan hak-hak mereka. Pasalnya sejak 2014, terjadi perampasan 8,5 juta hektare wilayah adat yang mengakibatkan 678 kasus kriminalisasi dan pemiskinan perempuan adat.
Mahfud MD mengatakan salah satu persoalannya ada pada aparat penegak hukum “yang tidak mau melaksanakan aturan” terkait konflik agraria dan adat, meski sudah ada putusan inkracht dari Mahkamah Agung sekalipun.
Oleh sebab itu, strategi Ganjar-Mahfud untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat adalah dengan menertibkan birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Sementara itu, Muhaimin berjanji akan melibatkan masyarakat adat untuk menghindari konflik dalam pembangunan, terutama proyek strategis nasional (PSN).
“Menghormati masyarakat adat adalah memberikan ruang hak ulayat, budaya, spiritual, dan hak kewenangan mereka menentukan cara membangun,” kata Muhaimin.
Sedangkan Gibran, dalam kesempatannya untuk menanggapi, bahwa pembangunan “harus merangkul masyarakat adat”.
“Kita harus perbanyak dialog dengan tokoh adat, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat setempat, jangan sampai ketika ada pembangunan masif atau PSN, jangan sampai masyarakat adat tersingkirkan,” kata Gibran.
Gibran juga menyebut bahwa telah ada 1,5 juta hektare hutan adat yang diakui oleh pemerintah. Namun menurut Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), klaim itu tidak tepat dan baru ada sekitar 221.000 hektare yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Pernyataan untuk merangkul masyarakat adat pun dinilai tidak tercermin di lapangan sejauh ini.
“Kita tahu bahwa PSN adalah proyek paling represif. Ketika satu wilayah dilabeli sebagai PSN, makaapapun boleh dilakukan di sana alih-alih memperhatikan hak masyarakat adat. Itu sesuatu yang ambigu. Apalagi ada Undang-Undang Cipta Kerja yang melegitimasi proses perampasan masyarakat adat,” kata Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM Muhammad Arman kepada BBC News Indonesia.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat bahwa telah terjadi 115 konflik agraria mencakup lahan seluas 516.409 hektare akibat percepatan PSN. Hal ini berdampak bagi lebih 85.000 keluarga.
Kepala Departemen Kampanye KPA Benni Rajo Johan mengatakan banyak pemberian izin di sektor kehutanan diklaim sepihak, tidak melihat fakta di lapangan dan melibatkan masyarakat. (bbc)