Jakarta – Anggota Komisi V DPR Fraksi Golkar Ade Ginanjar meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia. Ade menyebut negara harus hadir sejak tanda ancaman muncul.
Pasalnya, Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru mengalami erupsi pada periode yang berdekatan.
“Prioritas kita adalah menyelamatkan masyarakat. Transportasi harus aman, informasi harus cepat dan akurat, serta Basarnas harus siap ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Negara harus hadir bukan hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tanda-tanda ancaman terdeteksi,” ujar Ade dalam siaran pers, Minggu (6/9/2026).
Ade menyampaikan, negara tidak boleh melihat setiap erupsi sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
Menurutnya, negara harus memastikan seluruh sistem siap menghadapi kemungkinan dampak yang meluas terhadap masyarakat dan konektivitas nasional.
Ade menjelaskan, BMKG bersama Badan Geologi harus memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api dapat diterjemahkan secara cepat menjadi keputusan operasional.
Tegasnya, data terkait aktivitas vulkanik, arah dan ketinggian sebaran abu, kondisi angin, cuaca, hingga potensi dampaknya terhadap wilayah udara dan laut harus dapat diterima secara cepat oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Basarnas, pemerintah daerah, operator transportasi, dan masyarakat.
Ade mengatakan, kekuatan mitigasi tidak hanya terletak pada kemampuan mendeteksi ancaman, tetapi juga pada kemampuan negara mengubah data menjadi tindakan sebelum risiko berkembang menjadi korban.
“Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, cepat, dan konsisten. Karena itu, satu data, satu koordinasi, dan satu protokol respons harus terus diperkuat,” jelasnya.
Lalu, dari sisi transportasi, Ade meminta Kemenhub meningkatkan kewaspadaan dari dampak abu vulkanik terhadap penerbangan dan pelayaran, khususnya wilayah yang berada dalam jalur potensi sebaran abu.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat bahwa dampak erupsi dapat menjangkau wilayah yang jauh dari lokasi gunung, dan berpotensi mengganggu konektivitas udara maupun laut.
Ade menegaskan, keselamatan memang menjadi dasar setiap keputusan operasional, tetapi masyarakat juga harus memperoleh informasi secara cepat mengenai pembatalan, penundaan, pengalihan rute, maupun pemulihan layanan transportasi.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui gangguan setelah berada di bandara, pelabuhan, atau dalam perjalanan. Informasi harus diberikan sedini mungkin agar masyarakat dapat mengambil keputusan dengan aman,” kata Ade.
Basarnas jangan bergerak saat sudah darurat saja
Lebih jauh, Ade mendorong juga Basarnas memperkuat kesiapan personel, peralatan, komunikasi, serta skenario pencarian dan pertolongan di wilayah yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik.
Kesiapan tersebut harus mencakup wilayah darat, pesisir, dan perairan, mengingat sejumlah gunung api aktif berada di kawasan yang berdekatan dengan permukiman serta jalur transportasi masyarakat.
Menurutnya, Basarnas tidak boleh hanya bergerak setelah keadaan darurat terjadi, tetapi harus memiliki pemetaan risiko dan skenario respons yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api, gangguan transportasi, maupun kondisi yang membutuhkan evakuasi dan pertolongan.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ancaman setelah dampaknya terjadi. Peringatan dini harus benar-benar menjadi peringatan yang sampai kepada masyarakat dan diikuti tindakan yang jelas,” tegas Ade. (kompas)