Sorong – Dua tokoh yang sebelumnya aktif dalam gerakan separatisme di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, yakni HK, mantan Wakil Komandan Kodap IV Sorong Raya, dan ES, mantan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sektor Siwa Wilayah Aisa Raya, secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Deklarasi tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa bersama jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh intelektual, aparat TNI-Polri, serta keluarga dari kedua tokoh yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi yang berlangsung di Markas Kodim 1809/Maybrat, Senin.
Wakil Bupati Maybrat menyampaikan apresiasi atas keberanian dan niat baik dari HK dan ES yang memilih untuk kembali ke jalan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
“Pemutihan ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk meneguhkan kesetiaan kepada NKRI dan melepaskan diri dari segala bentuk keterikatan dengan Organisasi Papua Merdeka,” jelasnya.
Ia menyebut momen ini sebagai tonggak penting dalam upaya merajut perdamaian yang berkelanjutan di wilayah Maybrat dan sekitarnya.
“Pemerintah daerah dan pusat akan selalu membuka ruang selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin kembali dan membangun Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat Daya secara bersama,” katanya.
Wakil Bupati juga menambahkan Pemda Maybrat akan menindaklanjuti proses ini melalui pemeriksaan kesehatan, pembinaan psikologis dan sosial, serta program pemberdayaan ekonomi agar keduanya bisa kembali berperan aktif dan produktif di tengah masyarakat sebagaimana mestinya.
Dia berharap, langkah yang diambil oleh HK dan ES akan menjadi contoh positif bagi pihak-pihak lain yang masih berada di luar sistem negara, agar turut menyusul dan kembali ke jalan damai.
“Papua tidak dibangun dengan kekerasan, tapi dengan hati. Saatnya kita bersatu, membangun tanah ini dengan semangat kasih, kerja keras, dan pengabdian,” ujarnya.
Sementara itu Dandim 1809/Maybrat, Letkol Inf. Afrianto Doly, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah berperan dalam proses reintegrasi ini, mulai dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga keluarga para mantan separatis.
“Kami menghargai langkah ini sebagai bentuk nyata bahwa jalan damai masih menjadi pilihan terbaik. Jika mereka mengalami kendala dalam proses adaptasi, kami siap berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait,” ujar Dandim.
Ia juga menegaskan bahwa TNI akan terus mendukung pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Papua, tanpa mengesampingkan aspek keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat. (ant)