Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh masyarakat dan peserta Pemilu 2024 untuk menjaga keamanan dan kesatuan, supaya pesta demokrasi pada tahun depan dapat memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan, persatuan dan keamanan selama Pemilu menjadi syarat mutlak supaya ekonomi dapat tumbuh pada masa itu. Namun, ia memastikan, dari sisi konsumsi pemerintah pasti akan terkerek naik karena belanja pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp 70 triliun.
“Kalau Pemilu dampaknya insya Allah baik, asal tidak ada pecah belah dan lain-lain. Kalau mau bicara kuantitatifnya, anggaran Pemilu cukup besar sih kalau enggak salah sampai Rp 70 triliun, tergantung second round itu akan menambah Rp 17 triliun,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).
Selain belanja pemerintah yang akan menggerakkan ekonomi selama masa Pemilu, ia meyakini para peserta Pemilu, termasuk para calon presiden dan calon wakil presiden maupun partai politik pengusungnya juga akan menggelontorkan dana besar untuk kegiatan kampanye.
“Jadi dari sisi APBN saja cukup banyak belanjanya, nanti dari parpol, capres dan segala macam itu akan menimbulkan dampak yang hopefully positif asal pokoknya kita semua menjaga keamanan dan kesatuan,” tegas Sri Mulyani.
Sebagai informasi, anggaran untuk Pemilu 2024 pemerintah belanjakan dalam tiga tahap, pertama dikucurkan pada 2020 senilai Rp 3,1 triliun. Lalu pada 2023 dicairkan senilai Rp 30 triliun, dan terakhir pada 2024 atau saat dilaksanakannya Pemilu maupun Pilpres sebesar Rp 37,4 triliun.
Ekonom Senior Raden Pardede yang pernah menjabat sebagai Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, telah memperkirakan belanja dari para politisi bisa tembus Rp 200 triliun. Dengan begitu akan mampu mendorong perekonomian pada 2023 hingga tahun pelaksanaan pemilu.
Raden mengaku telah menghitung secara kasar akan ada belanja dari para kontestan pemilu hingga Rp 200 triliun pada periode 2023-2024. Terdiri dari belanja calon calon anggota DPRD provinsi, kabupaten atau kota, DPR RI, hingga presiden dan wakilnya.
“Hitungan kasar saya tambahan belanjanya Rp 200 triliun ada. 2023-2024 ini karena kalau kita lihat semua karena pemilihan di situ para anggota DPR dari setiap partai calonnya banyak,” tutur Raden.
Namun, ia juga mengingatkan, pergerakan belanja itu akan memberi dampak tambahan terhadap perekonomian domestik bila stabilitas politik dapat tercapai selama penyelenggaraan pemilu. Tanpa itu, dampaknya ke ekonomi dipastikannya minim. (mij/mij/CNBC Indonesia)