Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka tujuan dan target dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis, yang telah dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari lima bulan terakhir.
Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa setiap lawatan presiden ke luar negeri harus memiliki agenda yang jelas, dan disampaikan kepada publik.
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik,” ujar Andreas usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
Sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, kata Andreas, kunjungan luar negeri kepala negara selalu dibarengi agenda yang padat dan tujuan yang jelas.
Menurut dia, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai urgensi dan capaian yang ingin diraih dari setiap perjalanan luar negeri presiden.
“Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo. Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut,” tutur Andreas.
Dia menilai penjelasan mengenai agenda kunjungan juga seharusnya disampaikan sebelum presiden berangkat, bukan setelah lawatan berlangsung.
Menurut Andreas, keterbukaan informasi diperlukan karena presiden melakukan kunjungan luar negeri atas nama negara.
“Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu,” kata dia.
Andreas juga menyinggung pentingnya peran tim komunikasi pemerintah dalam menjelaskan berbagai kebijakan maupun agenda Presiden kepada masyarakat.
Dia menilai komunikasi yang baik dapat mencegah munculnya kesalahpahaman dan reaksi negatif dari publik.
“Ya sederhana aja apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Ya misalnya kayak presiden pergi, ini disampaikan ke publik gitu,” jelas Andreas.
Dia menambahkan, penjelasan mengenai kunjungan Presiden tidak cukup hanya dikaitkan dengan agenda seremonial semata.
“Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” pungkas Andreas.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Lawatan yang dimulai pada Rabu (27/5/2026) itu menjadi kunjungan ketiga Prabowo ke negara tersebut sepanjang tahun 2026.
Sebelumnya, Prabowo telah berkunjung ke Prancis pada 23 Januari dan 14 April 2026 dalam penguatan hubungan bilateral. Lawatan kali ini menghasilkan sejumlah komitmen konkret di bidang pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga isu geopolitik global. (kompas)