Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak elegan menyampaikan permintaan maaf soal asap Riau. Sebab, persoalan asap tidak hanya menimpa Indonesia.

"Tidak elegan, permintaan maaf yang tidak tepat yang dilakukan Pemerintah Indonesia, karena persoalan asap lintas batas," kata Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Rabu, 26 Juni 2013

Tragedi Asap

Menurut Sudding, saat ini pemerintah seharusnya fokus terhadap pemadaman kebakaran hutan, dan mengusut perusahaan yang membakar.

"Yang penting menurut saya, perusaahan-perusahaan yang lakukan pembakaran perlu diusut," ujar anggota Komisi III DPR. Ia juga meminta kasus tersebut diproses secara hukum. "Presiden tidak perlu minta maaf. Ini mengerdilkan bangsa kita sebagai bangsa yang besar," tuturnya.

Seperti diketahui, kemarin, SBY meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia, karena terkena kiriman asap dari kebakaran hutan di Riau dan sekitarnya.

"Saya selaku Presiden Indonesia, meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia," ucap Presiden dalam konferensi pers, usai rapat terbatas mengenai kebakaran hutan di wilayah Riau, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

PDI Perjuangan mengkritik permintaan maaf yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait asap di Riau. Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin, permintaan maaf tersebut tidak diperlukan.

"Negara enggak perlu ambil alih apa yang dilalukan perorangan atau perusahan. Sangat kecil integritas itu, karena mereka (pelaku) kriminal. Pelaku pembakaran itu per orang," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Hasanuddin lebih memilih mendukung sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang menyatakan tidak akan meminta maaf terkait kebakaran hutan di Riau. "Kenapa kita minta maaf? Lebay untuk minta maaf," ujarnya.

SBY juga dinilai bertentangan dengan sikap menterinya. Wakil Ketua Komisi I DPR menuturkan, SBY tidak mengikuti fatsun berbangsa dan benegara.

"Sekarang kan gini, kalau ada pelaku kejahatan, kejahatan itu kan yang kena dampaknya Singapura dan Malaysia, padahal kan kita juga kena," tuturnya.

Untuk itu, Hasanuddin menegaskan sikap SBY yang meminta maaf adalah blunder. "Kalau mau, ke bangsa kita juga minta maaf," ucapnya.

PDI Perjuangan menyesalkan permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait asap di Riau.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, SBY tidak perlu tergesa-gesa meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Dengan minta maaf, itu menunjukkan kinerja pembantunya enggak benar. Ini memang dilematis bagi presiden. Dengan permintan maaf, otomatis mengakui, dan untuk rakyat itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Harus ganti rugi," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Tjahjo menyatakan, perlu tim terpadu antara Indonesia-Malaysia-Singapura untuk mengatasi kebakaran hutan.

"Yang penting adalah bagaimana pemerintah cepat memadamkan. Ini kan menunjukkan adanya kesalahan sebuah negara kepada negara lain," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR menuturkan, permintaan maaf malah membuktikan pengawasan negara terhadap kebakaran tidak serius.

"Bukan masalah minta maaf, tapi bgaimana upaya pemerintah cepat untuk mengatasi kebakaran itu. Bukan setelah Singapura dan Malaysia konferensi pers, kita terbakar juga untuk konferensi pers," kritiknya.

Kemarin, SBY meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia, karena terkena kiriman asap dari kebakaran hutan di Riau dan sekitarnya.

"Saya selaku Presiden Indonesia, meminta maaf dan meminta pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia," ucap presiden dalam konferensi pers, usai rapat terbatas mengenai kebakaran hutan di wilayah Riau, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013). (tribunnews)