Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Setelah sempat mencuat niat pemerintah untuk menetapkan dua harga BBM, kini pemerintah berubah pikiran.

SBY menegaskan bahwa dua harga yang sebelumnya diwacanakan pemerintah, bisa berubah. Tidak lagi dua harga melainkan cukup satu harga.

Minggu, 28 April 2013

"Yang dilaporkan tadi pada saya, meski saya tunggu dua hari lagi laporan lengkapnya apakah memungkinkan secara teknis di lapangan diberlakukan sistem dua harga itu. Kalau memang tidak memungkinkan, risikonya terlalu besar, tentu tidak mungkin itu pemerintah pilih," tegas Presiden dalam keterangan persnya di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Jumat (26/4/2013).

Presiden menjelaskan kalau itu bisa dijalankan dengan tetap memiliki tujuan menjaga kesehatan fiskal, kesehatan APBN dan solusinya harus kurangi subsidi BBM, bisa dilakukan.

"Dan manakala harganya itu berlaku bagi semua maka sekali lagi untuk kesekian kalinya saya katakan rakyat yang miskin dan tidak mampu wajib dapatkan bantuan langsung, wajib dapat proteksi sosial," jelas Presiden.

Untuk itu, tidak menutup kemungkinan pemerintah membatalkan keputusan untuk dua harga ini. Walau, sejumlah SPBU telah mempersiapkan diri terkait kebijakan ini. "Itulah opsi yang tersedia dan saya akan putuskan dalam waktu dekat setelah tim laporkan secara resmi pada saya hasil pengujian di lapangan, penyiapan atas implementasi dari opsi-opsi yang ada itu sebelum segalanya kita putuskan," kata Presiden.

Presiden juga menegaskan, kebijakan penaikan BBM dalam waktu dekat akan berdampak pada rakyat miskin. Presiden menjamin, akan ada bantuan langsung. Apakah dalam bentuk BLT atau yang lainnya, Presiden tidak menjelaskan secara detail.

"Secara moral saya wajib pastikan apapun pilihan yang kita ambil dalam waktu dekat ini, rakyat yang tidak mampu harus kita bantu dan lindungi. Di satu sisi ekonomi terjaga fiskal sehat, dan mereka yang harus dilindungi, harus dilindungi," jelas Presiden.

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswanamigas) mengaku tidak siap dalam mendukung usulan pemerintah, terkait mekanisme dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Hiswanamigas yang tergabung di wilayah DPD II, DPD III, DPD IV, DPD V dan DPD VII meliputi wilayah Sumatera Bagian Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi, memberikan pernyataan, bahwa tidak sepakat kebijakan mekanisme dua harga diterbitkan. Karena, ke depan beleid ini menyulitkan pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU) di daerah-daerah tersebut.

"Kami menyampaikan pernyataan sikap bahwa para anggota Hiswanamigas bidang SPBU di wilayah kami tidak siap untuk melaksanakan kebijakan dua harga tersebut. Karena teknis pelaksanaan kebijakan dua harga ini sangat menyulitkan dan membebani anggota kami, sehingga kami meminta kepada pemerintah agar opsi pemberlakuan dua harga tersebut dikaji kembali, " kata Ketua DPD III Hiswanamigas Eko Wiryanto, di Jakarta, Kamis (24/4/2013)

Pihaknya menyebutkan, opsi dua harga BBM subsidi justru akan mendatangkan sejumlah masalah saat opsi tersebut benar dijalankan. Menurut dia, peluang adanya penyimpangan karena disparitas harga dengan produk yang sama membuat masalah akan menjadi lebih besar.

"Harga BBM subsidi khusus mobil pribadi Rp6.500 dan Rp4.500 bagi angkutan umum dan roda dua menimbulkan disparitas harga. Ini akan menjadi celah penyimpangan," ucapnya.

Dia melanjutkan, sejumlah kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menggunakan mobil pelat hitam akan merasa berhak untuk membeli dan mengonsumsi BBM subsidi seharga Rp4.500. Ditambah, adanya unsur pemaksaan dari masyarakat yang bersikeras membeli BBM subsidi Rp4.500 pada para petugas SPBU sehingga memicu kerawanan sosial.

"Kemudian hal lainnya adalah makin berjamurnya penjual bensin eceran di sejumlah daerah sehingga menganggu bisnis pelaku usaha SPBU," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah, agar usulan ini dapat dikaji berdasarkan dampak atau potensi kerugian sehingga muncul opsi-opsi terbaik yang dapat dioptimalkan. [inilah]