Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Polri menyatakan permohonan pengunduran diri Briptu Norman Kamaru belum memenuhi syarat. Untuk dapat mundur dari korps Bhayangkara, Norman dituntut untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam, mengatakan surat permohonan Briptu Norman Kamaru dikembalikan karena tidak dibubuhi tanda tangan atasannya.

"Polda Gorontalo sudah terima permohonan Briptu Norman pada 12 September 2011, namun permohonannya dikembalikan karena format permohonannya tidak ditandatangani oleh Kepala Satuan Brimob sebagai atasan langsung," kata Anton di Jakarta, Minggu, 18 September 2011.

Menurut Anton, setelah surat permohonan pengunduran diri tersebut dikembalikan, seharusnya pihak Norman memenuhi syarat yang telah ditentukan itu.

"Namun, sampai sekarang belum dikembalikan lagi ke Polda," ujar mantan Kapolda Jawa Timur ini.

Anton mengatakan, kedua orang tua Briptu Norman telah disarankan untuk menghadap langsung ke Kapolda Gorontalo sambil membawa surat permohonan. Tetapi, hingga saat ini orang tua Norman belum juga menghadap Kapolda Gorontalo. "Sekali lagi, hal itu diabaikan oleh pihak Norman," kata Anton.

Kemarin, saat dikonfirmasi, kakak Norman, Kaima Kamaru mengatakan, rencananya, Senin 19 September 2011, orang tua Norman akan menemui Kepala Kepolisian RI, Jenderal Timur Pradopo di Mabes Polri.

"Ya, belum (ada janji dengan Kapolri). Kalau nggak bisa ketemu, ya kita kasih suratnya (pengunduran diri) saja," kata dia. Tetapi sang adik tidak ikut ke Jakarta.

"Nggak, Norman nggak ikut, hanya orang tua. Tidak didampingi anggota Polda," kata Kaima Kamaru saat dihubungi, Sabtu 17 September 2011.

Polri akan kehilangan ikon yang bisa mengubah citra negatif di masyarakat.

Briptu Norman Kamaru mengajukan surat permohonan pengunduran diri dari institusi Polri yang telah membesarkan namanya. Kini Briptu Norman memutuskan dunia hiburan sebagai profesinya. Pengamat kepolisian dari Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, keputusan Norman tersebut bukan tanpa pertimbangan.

"Norman mau keluar mungkin dia merasa dizholimi. Dia kan dua kali ditangkap," ujar Neta di Jakarta, Minggu, 18 September 2011.

Neta beranggapan Norman adalah korban dari kecemburuan institusinya. Dia pun berharap Polri dapat mencegah Norman keluar dari korps Bhayangkara.

"Lebih baik Polri memecat ratusan polisi lainnya --tak berkinerja bagus-- yang saat ini bercokol di kepolisian daripada membiarkan Norman keluar," katanya.

Diungkapkan oleh Neta, Polri akan merugi jika mengizinkan atau tidak mencegah Briptu Norman Kamaru mengundurkan diri sebagai anggota kepolisian. Mereka akan kehilangan ikon yang bisa mengubah citra negatif di masyarakat.

"Ini kerugian besar bagi polisi. Karena selama ini Norman sudah berhasil membawa warna baru bagi polisi. Selama ini, masyarakat kan kecewa dengan polisi. Dengan kemunculan Norman di televisi, masyarakat melihat ada polisi yang lain yang baik, yang bisa menghibur masyarakat," ucapnya.

Menurut Neta, Norman seharusnya dapat dijadikan Polri sebagai ikon pendekatan diri kepada masyarakat. Melalui Norman, Polri dapat menunjukkan diri bahwa mereka juga memiliki sifat humanis.

"Seharusnya Polri melihat ini dan bisa memindahkan Norman ke pos yang pas. Jangan di Brimob. Bisa dipindahkan ke Humas, atau ke Banbinkamtibmas. Lebih baik lagi kalau dia ditarik ke Jakarta supaya bisa mengatur waktu dengan tugas barunya sebagai ikon Polri," tuturnya. (VIVAnews)