Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengembangkan penyidikan kasus suap pencairan dana percepatan pembangunan daerah transmigrasi di 19 Kabupaten di Kemennakertrans.

Menurut Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin, penyidik akan mengembangkan penyidikan kasus itu pada dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk di antaranya Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi, Muhaimin Iskandar.

"Tim penyidik KPK yang akan mengembangkannya ke pihak-pihak yang diduga terkait," ujar Jasin melalui pesan singkat, Selasa (30/8/2011).

Sebelumnya beberapa kalangan, seperti politisi PDI P Eva Kusuma Sundari menilai sebagai Mennakertrans, Muhaimin besar kemungkinan terlibat dalam kasus suap yang menyeret Dadong Irba Relawan (Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Kemenakertrans), serta I Nyoman Suwisnaya (Sesdirjen Ditjen P2KT Kemenakertrans) itu.

"Teorinya, penanggung jawab anggaran memamg sekjen di kementrian. Tapi, jangan lupa bahwa penanggung jawab kinerja dan akuntabilitas adalah menteri. Ini wajar, karena kunci transformasi setiap kementrian adalah komitmen politik pimpinan," ujar politisi PDI-P yang juga anggota Komisi III (hukum dan HAM) DPR RI, Eva Kusuma Sundari, Jumat (26/08/2011).

"Kalau ada komitmen pimpinan, maka manajemen dan pengelolaan akan menyesuaikan orientasi plus kepemimpinan menteri. Bandingannya adalah komitmen Kejagung di jaman Baharudin Lopa, atau saat Pangab M Yusuf. Maka, perilaku anak buah akan terpengaruh," Eva menegaskan.

KPK menangkap tangan Dadong, I Nyoman Suisanaya dan pengusaha bernama Dharnawati di tiga tempat berbeda, Kamis (25/8). Ketiganya ditangkap lantaran diduga melakukan praktek suap menyuap untuk pencairan dana percepatan pembangunan daerah di bidang transmigrasi 19 kabupaten se-Indonesia senilai Rp 500 miliar.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemennakertrans) memastikan akan menunjuk pelaksana tugas harian (Plh) untuk posisi Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kabag Perencanaan dan Evaluasi Ses Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan. Penunjukkan Plh ini merespon status keduanya yang telah resmi menjadi tersangka kasus suap di KPK.

"Selesai lebaran sudah ada Plh nya," ujar Humas Kemennakertrans Suhartono saat dihubungi, Minggu (28/8/2011).

Terkait status keduanya, Suhartono memastikan Kemennakertrans akan menjatuhkan sanksi terhadap keduanya. Sanksi kepegawaian itu akan dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi, kata Suhartono, bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat, pemensiunan dini dan lainnya.

Penjatuhan sanksi akan melalui mekanisme pembahasan dalam sebuah rapat kerja pimpinan.

Sebelumnya diberitakan KPK menangkap Kabag Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan, Sekretaris Ditjen P2K Transmigrasi I Nyoman Suisanaya dan pengusaha bernama Dharnawati di tiga tempat berbeda, Kamis (25/8). Ketiganya ditangkap lantaran diduga melakukan praktek suap menyuap untuk pencairan dana percepatan pembangunan daerah di bidang transmigrasi 19 kabupaten se-Indonesia senilai Rp 500 miliar.

"Uang Rp 500 miliar untuk APBN-P 2011. Barang bukti tergantung. Karena masih menunggu hasil penggeledahan," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Pribowo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Johan menceritakan fee diduga Rp 1.5 miliar diberikan DNW dari pihak swasta ke INS, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Uang itu disampaikan DNW lewat kurisr berinisial S.

"DNW ini perannya kira-kira seperi kayak broker lah. Kita tahu uang diduga sekitar Rp 1.5 miliar dari slip yang ditemukan di kardus," terang Johan. Katanya, pria berinsial S sendiri adalah pegawai P2KT. (Tribunnews)