Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pembayaran gaji para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) termasuk para menteri bakal terhambat lantaran masalah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah sangat besar.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, apabila BBM subsidi tak dinaikkan maka gaji pejabat negara maupun anggota DPR, termasuk para menteri tidak bisa dibayar oleh negara.

Rabu, 1 Mei 2013

"Kalau ini tidak bisa diatasi, gaji kita (menteri) nggak bisa dibayar, apalagi gajinya DPR. Anggarannya DPR juga nggak bisa," ujar Jero Wacik di sela-sela acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)

Jero menambahkan, masalah BBM subsidi berkaitan dengan situasi krisis keuangan negara, termasuk di dalamnya ada komponen DPR dan pemerintah di dalamnya. Menurutnya DPR juga aparat negara, sehingga yang mengalami krisis bukan cuma pemerintah, melainkan juga bersama dengan DPR.

Bukan itu saja, ia meminta semua pihak, termasuk DPR mengerti bahwa masalah subsidi BBM yang sudah terlampau besar ini adalah masalah bangsa. Oleh sebab itu, Jero berharap tidak ada yang mempersulit proses pembahasan APBN-P 2013 sehingga bisa rampung bulan depan.

"Karena ini situasinya krisis, maka bulan Mei harus selesai itu APBN-P. Artinya apa, teman-teman DPR mestinya mengerti ini kan kerja bareng-bareng, harus disetujui," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siang tadi mengatakan pemerintah menginginkan ketika harga BBM sudah naik maka kompensasi untuk masyarakat miskin bisa segera disalurkan. Oleh sebab itu, pemerintah mengajukan kompensasi tersebut lewat RAPBN-Perubahan 2013 yang diharapkan selesai pembahasannya bulan Mei.

PT Pertamina (Persero) diperkirakan menghabiskan hampir Rp 10 miliar untuk membuat spanduk sosialisasi dua harga BBM subsidi, namun ternyata batal. Apa kata Menteri ESDM Jero Wacik?

"Ya nggak apa-apa. Saya juga ngeluarin banyak capek juga nggak apa-apa," tukas Jero ketika ditemui pada acara Musrenbangnas 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Sebelumnya, pihak Pertamina mengatakan telah menyiapkan segala infrasturkur untuk menerapkan kebijakan dua harga BBM subsidi. Dana Rp 2 juta dihabiskan untuk tiap SPBU khususnya utuk spanduk sosialisasi, namun semua tidak berarti.

"Kami sudah siap, 26 April lalu seluruh SPBU di Indonesia sudah siap semua tinggal menunggu pemerintah ya atau tidak," ucap Vice President Feul Marketing Pertamina Iskandar, kemarin,

Dana yang dihabiskan untuk menyiapkan segala infrastruktur per 1 SPBU mencapai Rp 2 juta. "Kita siapkan spanduk, penutup toner dan sebagainya agar masyarakat bisa membedakan jenis SPBU yang menjual BBM subsidi, kita juga sudah siapkan buku petunjuk buat petugas SPBU ya kita-kira hampir RP 2 juta per SPBU," ungkapnya.

Kata Iskandar seluruh SPBU yang berjumlah 5.027 sudah dikirim seluruh perlengkapan teknisnya, saat ini masih disimpan.

Jika Rp 2 juta per SPBU x jumlah SPBU di seluruh Indonesia 5.027 SPBU = Rp 10 Miliar lebih terbuang percuma. (dtk)