Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - 'Durian Gate' yang kini melekat dalam kasus suap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada akhirnya mengkonfirmasikan sikap pendiri PKB KH Abdurrahman Wahid dalam mengelola PKB selama ini. Termasuk memecat Ali Mudhori.

Usia 13 tahun PKB diwarnai dengan rangkaian konflik yang mengemuka di tengah publik. Hingga akhir hayat pendiri PKB yang juga Ketua Dewan Syura PKB KH Abdurrahman Wahid, konflik itu masih membekas. Setidaknya, selain PKB kini muncul Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) yang baru saja didirikan puteri Gus Dur, Yenni Wahid.

Kini, dalam kasus suap Kemenakertrans atau 'Durian Gate' sikap Gus Dur selama ini dalam menyikapi PKB nyatanya menemukan konteksnya. Salah satu sikap politik Gus Dur yang setidaknya mulai terkonfirmasikan yakni terkait kebijakan Gus Dur memecat Ali Mudhori dari posisi Wakil Bendahara Umum DPP PKB.

Mantan Juru Bicara PKB Gus Dur Imron Rosyadi Hamid menegaskan kasus suap Kemenakertrans yang menyeret nama Ali Mudhori menunjukkan apa yang dilakukan Gus Dur terhadap Ali Mudhori pada 2007 menemukan konteksnya saat ini. "Pemecatan itu menjawab pertanyaan publik saat ini," katanya melalui pesan singkat, Minggu (11/9/2011).

Lebih lanjut Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor ini menegaskan perpecahan di PKB selama ini bukanlah disebabkan fragmentasi ideologi. "Tapi pada perbedaan visi dan pendekatan perjuangan antara Gus Dur yang sangat idealis dan teman-teman Muhaimin yang sangat pragmatis," ungkapnya.

Menurut Imron, KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syura DPP PKB telah memecat Ali Mudhori dari PKB pada Agustus 2007. Namun surat pemberhentian tersebut, kata Imron tidak pernah sampai di tangan Ali Mudhori karena memang tidak pernah diteken Muhaimin. "Tapi surat pemberhentiannya tidak ditandatangani Muhaimin sehingga tak bisa dieksekusi," cetusnya.

Oleh karenanya, menurut Imron, secara moral dan politik Muhaimin harus bertangungjawab atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Ali Mudhori. Karena secara faktual Muhaimin selama ini melindungi Mudhori hingga tetap masuk dalam sistem PKB.

Posisi Ali Mudhori di PKB memang cenderung moncer. Seperti dalam Pemilu 2009 lalu, dirinya maju dalam Pemilu Legislatif bersama istrinya Siti Masitah. Meski, hanya istrinya yang lolos dalam Pemilu 2009 lalu.

Tidak sekadar itu, Ali Mudhori juga mendapat tempat istimewa di PKB. Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lumajang 2008, Ali Mudhori dicalonkan menjadi Calon Kepala Daerah oleh PKB meski harus puas mendapat suara di nomor buncit.

Bahkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) PKB pada 22 Juli 2011 lalu, Ali Mudhori dipilih secara aklamasi. Tak tanggung-tanggung pelantikan dihadiri Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal serta Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj. Meski belakangan, pemilihan itu menyisakan konflik internal di PKB Lumajang.

Sikap Gus Dur yang keras terhadap para kader PKB salah satunya dipicu soal integritas sang kader. Selain nama Ali Mudhori beberapa pucuk pimpinan PKB yang saat ini mengisi pos penting di PKB juga tak luput pernah dipecat Gus Dur dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Syura PKB.

Sementara terpisah, Kepala Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suhartono menegaskan posisi Ali Mudhori dan Fauzi sejak akhir 2010 tidak lagi menjadi Tim Asistensi Kemenakertrans.

"Sehingga tidak ada hubungan lagi dengan Kemenakertrans," tegasnya melalui pers rilis, Minggu (11/9/2011).

Begitu juga dengan Sindu Malik, Acoz, dan lainnya juga bukan bagian dari Kemenakertrans. Oleh karenanya, sambung Suhartono segala tindakan mereka tidak terkait dan berada di bawah tanggungjawab Kemenakertrans. [mdr] (inilah)