Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Sejumlah kalangan memprotes  kenaikan BBM yang dibarengi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi rakyat miskin Indonesia.

Senin, 17 Juni 2013

"BLSM merupakan sogokan ekonomi yang akan dilakukan oleh SBY. Tujuan bantuan tersebut, kata pemerintah, untuk menolong rakyat dengan mengalihkan subsidi BBM kepada rakyat miskin merupakan kebohongan besar, karena kenaikan harga BBM berlansung permanen sepanjang tahun. Sedangkan BLSM hanya berlangsung tak lebih dari tiga bulan," kata aktivis Petisi 28, Haris Rusly di Taman Ismail Marzukii (TIM), Cikini, Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Haris melanjutkan bantuan BLSM tersebut, semata-mata untuk menolong politik dan ekonomi dari SBY agar tetap berkuasa. "BLSM sebuah sogokan politik untuk menyelamatkan partai berkuasa, dimana partai ini sedang sekarat terlilit sejumlah kasus korupsi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama,  Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Masinton Pasaribu menambahkan, kebijakan BLSM ditujukan untuk menolong eksistensi ekonomi rezim SBY. Dengan berkurangnya daya beli masyarakat dapat berakibat buruk menyebabkan ekonomi nasional stuck, menghambat pertumbuhan.

"Ini dapat memicu krisis ekonomi yang lebih dalam dan bisa berdampak kemarahan rakyat yang berujung tergulingnya rezim SBY," ujarnya.

SBY kata Masinton, mengajak rakyat untuk mengencangkan ikat pinggang, kelas menengah disuruh berhemat untuk menerima pencabutan subsidi BBM, namun korupsi masih terus berlangsung di Indonesia. "Tapi, kejahatan korupsi masih terus berlansung di dalam tubuh pemerintah. Pengkhianatan terhadap negara dan penjualan SDA untuk memperkaya segelintir orang tetap terjadi dari pusat hingga daerah," pungkasnya.

Wacana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan program penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai sebagai bentuk pencitraan partai politik anggota koalisi yang seolah-olah peduli dengan rakyat miskin.

Padahal, disadari atau tidak, kenaikan harga BBM justru diprediksi akan menimbulkan masalah baru, yakni kenaikan harga-harga kebutuhan pokok apalagi menjelang puasa dan lebaran. Tentunya, keadaan ini bakal menyulitkan masyarakat kelas bawah.

Dukungan terhadap pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan penyaluran BLSM dianggap tidak lebih dari sebuah pencitraan semata.

"Dengan sendirinya hal itu akan mereka (parpol) lakukan. Memang itulah salah satu sebab mengapa beberapa parpol ini mendukung dinaikkannya harga BBM dan disebarkannya BLSM untuk pencitraan," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta Sabtu (15/6/2013) malam.

Ray menuturkan, beberapa partai politik tersebut juga bakal menggunakan momentum pembagian BLSM sebagai upaya membantu warga miskin, sebagaimana yang diwacanakan pemerintah. Dengan demikian, perpol ini akan berlomba-lomba mencari simpati publik sebagai persiapan Pemilu 2014.

"Langkah itu diambil sebagai kesuksesan mereka dalam menolong dan membantu khususnya masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, kita menolak praktek kenaikan harga BBM ini dan pembagian BLSM dengan alasan-alasan yang seolah-olah ideal," pungkas Ray.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga akan berdampak kepada kehidupan anggota Polri. Karena penghasilan korps baju coklat tersebut masih tergolong kecil.

"Polisi juga turut menderita karena gaji polisi kan kecil. Selain itu pungli dari oknum kepolisian juga dapat merajalela di Polantas dan reserse," kata Neta saat menghadiri sebuah diskusi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (16/6/2013).

Selain itu kata Neta,  dampak negatif lainnya di masyarakat dengan naiknya BBM, maka aksi kriminalitas meningkat karena banyaknya pengangguran.  Oleh sebab itu,  kinerja kepolisian harus ditambah dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Kriminal meningkat, penggangguran meningkat tugas polisi semakin berat. Polisi mendapat tekanan. Mereka (polisi) harus mengawal dengan rasa persaudaraan kalau kerusuhan dimana-mana polisi juga repot," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Neta juga meminta agar polisi bisa mengawal dengan baik unjuk rasa yang akan dilakukan mahasiswa atas kenaikan BBM itu. "Kami juga menghimbau polisi agar tidak memprovokasi mahasiswa, contoh yang terjadi di UKI dan Makassar karena polisi provokasi sehingga korban mahasiswa lebih banyak," tutupnya. (okezone)