Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Beberapa anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan akan menggunakan hak interpelasi (hak tanya) terkait polemik Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang menyebabkan beberapa rumah sakit swasta DKI merasa kesulitan.

Lalu apa tanggapan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jika interpelasi tersebut berujung pada impeachment (pemakzulan) ?

Sabtu, 25 Mei 2013

"Diimpeachment bagus dong, langsung capres Pak Gubernur," ujar Ahok sambil tertawa di Gedung Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2013).

Ahok mengaku dirinya terinspirasi mengatakan Jokowi nyapres jika dimakzulkan dari komentar para pembaca di media online. "Aku baca online-online jawaban orang-orang katanya kalau Jokowi-Ahok diturunin dari DKI 1-2 langsung saja nyalonin jadi RI 1-RI 2, itu kata di online," terang Ahok.

Jika misalnya Jokowi nyapres, anda siap maju (sebagai Gubernur DKI)? "Undang-undnag mengaturnya begitu," jawab Ahok.

Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa anggota DPRD menyatakan akan menggunakan hak interpelasinya kepada Jokowi-Ahok. Anggota DPRD tersebut menilai Jokowi belum bisa menuntaskan masalah kekisruhan 16 rumah sakit terkait sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Anggota Komisi E, bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Asyraf Ali mengaku sudah ada 30 anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi terhadap Jokowi.

"Ini akan menjadi preseden buruk bagi gubernur jika hak interpelasi dipakai," ujar Asyraf saat rapat dengar pendapat bersama 16 rumah sakit di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/5) kemarin.

Ancaman DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak akan mudah. Sebab, DPRD harus berhadapan dengan para pemilih Jokowi.

Dijelaskan pengamat politik Arie Sudjito, jika berkaca pada UU 32 Tahun 2004, maka DPRD tidak akan mudah menurunkan Jokowi. Apalagi, Jokowi dipilih oleh masyarakat.

Menurut Arie, DPRD merasa di atas angin hanya karena kursi parpol yang mendukung Jokowi lebih sedikit dibanding parpol yang menjadi oposisi Jokowi.

"Walaupun kursi anggota DPRD yang mendukung Jokowi lebih sedikit, DPRD tidak bisa seenaknya melakukan ancaman. Jokowi juga dipilih rakyat. Rakyat yang memilih Jokowi tidak akan tinggal diam," ujar Arie, Jumat (24/5/2013).

Dia pun menganggap ancaman hak interpelasi hingga pencopotan Jokowi hanya gertakan politik semata. Sebab, DPRD selama ini tidak bisa memberikan apa-apa dan merasa tersaingi ketika ada sosok pemimpin yang membawa perubahan.

"Itu hanya gertakan politik, gebrakan politik Jokowi mengancam DPRD. Apalagi DPRD kurang bisa mendorong perubahan dan mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Menurutku, ancaman kepada Jokowi tidak perlu dirisaukan, yang penting Jokowi tetap komitmen," kata pria yang pada Pilkada 2012 yang lalu menjadi tim sukses Faisal Basri-Biem Benyamin.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta mengancam akan mencopot Jokowi karena dianggap kurang mampu menuntaskan masalah kekisruhan sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Anggota DPRD akan menggunakan hak interpelasi karena masalah KJS dan 16 rumah sakit yang keberatan mengikuti program tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai terlalu terburu-buru dalam memberlakukan KJS yang sistemnya belum matang. Apalagi, peluncuran KJS tidak tertulis dalam anggaran tahun 2012 saat KJS diluncurkan. (kcm/dtk)