Jakarta - Situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beralamat di www.dpr.go.id kembali jadi sorotan. Pasalnya, situs yang terkesan serius tersebut justru memiliki kode lucu yang tersembunyi.

Sebuah kode (source code) tersembunyi yang mungkin bertujuan iseng sengaja ditampilkan oleh pembuat atau pengelola (administrator) situs tersebut. Pada Sabtu (14/5/2011), tertulis pesan, "Thanks to seluruh rakyat Indonesia. Yang bukan rakyat Indonesia ngga thanks..." pada bagian akhir kode tersebut.

Pesan tersebut hanya bisa dilihat pada source code atau tidak akan tertampil pada situsnya. Pesan itu terlihat jika pengunjung mengakses perintah “View Page Source” pada browser. Tentu saja, tidak semua orang bisa mengetahuinya, karena pengunjung situs pada umumnya juga jarang melihat kode sebuah situs.

Lagi pula, kode ini umumnya bisa dipahami oleh mereka yang melek bahasa pemrograman internet atau setidaknya faham mengenai seluk beluk sebuah situs. Pesan itupun tidak dimaksudkan untuk publik, tapi sekadar pesan dari pembuat situs kepada mereka yang membuka source code.

Pesan tersebut mendapat sorotan setelah ditampilkan pada sebuah situs komunitas online terbesar di Indonesia. Kontan saja tanggapan dan kritikan bermunculan. Entah karena kritikan dan tanggapan itu atau karena memang ada tujuan lain, yang pasti saat ini kode tersebut berubah menjadi, "thanKs buAt Seluruh raKyat nUSantara - ttd, webmastER dpr.go.id"

Itupun masih berupa pesan yang terkesan lucu-lucuan dan berupa easter egg (pesan tersembunyi). Jika semua huruf besar pada pesan itu disatukan, maka akan muncul jati diri pembuat situs tersebut sebagai anggota sebuah komunitas online terbesar di Indonesia.

Akhir-akhir ini, situs www.dpr.go.id sempat menjadi sorotan publik. Sebab, situs itu ternyata dikelola dengan biaya yang amat tinggi. Anggota Komisi I DPR Roy Suryo menyatakan berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, biaya pemeliharaan jaringan jaringan sistem informasi situs resmi DPR pada 2010 berkisar Rp 9,75 miliar. Jumlah itu terdiri dari biaya pembayaran provider websitesenilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situswww.dpr.go.idsenilai Rp 1,3 miliar. [tjs](inilah)