"Penurunan dana pembangunan Gedung DPR kan berdasarkan kajian dari Kementerian PU, itu menunjukan bahwa di level perencanaan saja sudah tidak baik dan banyak terjadi persoalan. Dari awal kami sudah menduga banyak yang janggal karena anggarannya selalu berubah-ubah," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, Sabtu (14/5/2011).

Menurutnya, saat ini belum tepat jika DPR ingin membangun gedung baru. Jika hanya untuk menampung staf ahli tambahan, gedung yang lama bisa ditata ulang atau direnovasi dengan jumlah anggaran yang jauh lebih sedikit.

"Secara substansi, dilihat dari dimensi yang bermasalah, maka pembangunan gedung baru DPR layak dihentikan. DPR belum tepat membangun gedung baru. Ruang masih banyak untuk bisa dimaksimalkan. Kalau alasannya untuk memenuhi kebutuhan staf ahli tambahan harusnya gedung tersebut ditata ulang agar bisa menampung keseluruhan staf tersebut atau direnovasi saja. Berdasarkan perhitungan ICW, renovasi gedung baru DPR hanya memerlukan biaya 72 miliar," imbuhnya.

Abdulah menambahkan, pembangunan gedung baru DPR hanya untuk mengejar rente serta demi kepentingan beberapa pihak saja dan jika pembangunan gedung terus dilanjutkan, maka status DPR sebagai wakil rakyat tidak pantas disandang lagi.

"Dari awal kami sudah melihat bahwa ada yang tidak beres dengan prosesnya yang tertutup dan perencanaannya yang tidak akurat, tetapi pimpinan BURT malah tetap memaksakan. Ini kan sebenarnya ada motif tersendiri, memburu rente. Di DPR juga sudah ada beberapa fraksi yang menolak, artinya memang ada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan mendapat untung dari proyek tersebut. Jika pembangunan gedung baru terus dilanjutkan, maka status DPR sebagai wakil rakyat sudah putus," tandasnya. (mok/mok)(detikNews)