Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan melupakan substansi dalam implementasi Kurikulum 2013. Ia mengatakan, Kemendikbud hanya berkonsentrasi di persoalan teknis. “Niatnya memang proyek saja,” kata Retno saat dihubungi, Minggu, 9 Juni 2013.

Senin, 10 Juni 2013

Orientasi teknis ini, lanjut Retno, tampak dari sasaran sekolah yang dekat dengan bandara dan berada di kota besar. “Secara substansi, implementasi kurikulum ini tidak mewakili sekolah secara keseluruhan,” kata Retno menjelaskan.

Retno kemudian mengatakan, serikat guru tidak mau terbawa persoalan teknis. “Ya tapi kami bisa apa kalu anggaran memang sudah disetujui,” kata Retno. Ia menganggap implementasi kurikulum baru ini semata-mata kompromi politik Mendikbud Mohammad Nuh tanpa berfikir nilai manfaatnya untuk kepentingan rakyat.

Retno menilai Kemendikbud ingin disebut berhasil menerapkan kurikulum baru dengan menerapkannya ke sekolah-sekolah yang fasilitasnya memang sudah memadai. Jika orientasi kementerian adalah pembenahan kualitas pendidikan, kata Retno, seharusnya bukan hanya sekolah eks-RSBI dan akreditasi A saja yang dijadikan sasaran.

Kemendikbud akan menerapkan Kurikulum 2013 ini pada tahun ajaran baru 15 Juli 2013 mendatang. Tidak seluruh sekolah di Indonesia dijadikan sasaran implementasi. Hanya 6.325 sekolah yang akan menerapkan kurikulum ini tahun ajaran baru mendatang. Namun Kemendikbud menolak menyebut ini uji coba. Mereka menyebutnya sebagai penerapan bertahap.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Seta menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak akan menerima secara utuh anggaran Kurikulum 2013. Menurut dia, anggaran dikucurkan oleh Kementerian Keuangan langsung ke perusahaan yang mendapat proyek ini.

"Tidak semuanya turun ke Kementerian Pendidikan," kata Ananto saat dihubungi, Jumat, 7 Juni 2013. Dia mengatakan,  anggaran sebesar Rp 829 miliar tersebut akan turun sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ananto mencontohkan, anggaran untuk pengadaan buku pihak Kementerian Keuangan akan langsung mengirimkan anggaran yang diajukan kepada perusahaan yang menandatangani kontrak proyek tersebut. "Melalui KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara)," ujar dia.

Setelah itu, kata Ananto, kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerima laporan dari Kementerian Keuangan bahwa sudah dikirim sejumlah uang kepada perusahaan atau lembaga yang menjadi kontraktor proyek. "Jadi, kami hanya terima laporannya saja," ujar dia.

Dalam rapat putusan Komisi Pendidikan DPR tentang Anggaran Kurikulum 2013 pada 27 Mei lalu, Dewan menyetujui anggaran kurikulum baru sebesar Rp 829 miliar. Kementerian Pendidikan mencanangkan kurikulum baru ini dimulai diterapkan pada tahun ajaran baru Juli mendatang.

Anggota Indonesian Corruption Watch, Siti Juliantari Rachman, menilai Kurikulum 2013 belum siap untuk diterapkan pada bulan Juli mendatang. Menurut dia, pemerintah belum sanggup mempersiapkan hal-hal terkait penerapan kurikulum tersebut.

"Banyak dokumen yang belum selesai," kata Siti di kantor ICW, Ahad, 26 Mei 2013. Pemerintah, kata Siti, belum menyelesaikan dokumen acuan penyusunan Kurikulum 2013 sampai saat ini. "Bahkan buku pegangan guru dan siswa belum selesai," katanya. Padahal penerapan kurikulum baru ini tinggal 49 hari lagi.

Selain itu, kata Siti, kebijakan penerapan Kurikulum 2013 ini masih membingungkan bagi masyarakat. "Padahal kebijakan ini berpengaruh secara langsung kepada masyarakat," ujar dia. Siti menilai, masih banyak masyarakat, terutama para guru, yang belum memahami penerapan Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 direncanakan berlaku pada tahun ajaran mendatang. Saat ini, kebijakan perubahan kurikulum tersebut sedang digodok di DPR, bahkan besaran anggaran kurikulum tersebut sempat menjadi perdebatan.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Namun DPR menolak sehingga pihak Kementerian merevisinya menjadi Rp 829 miliar. Tanggal 27 Mei besok, DPR akan mengambil keputusan mengenai jadi atau tidaknya Kurikulum 2013 diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia. (tempo.co)