Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Ketua MK Mahfud MD menegaskan, sebenarnya pihaknya telah melaporkan ke Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus M Nazaruddin pada November atau jutuh bulan lalu.

Kasus pemberian uang sebanyak SG$120 ribu oleh Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddi ke Sejken MK Janedjri M Gaffar itu dilaporkan ke SBY tidak lama setelah pemberian dilakukan.

Senin, 23 Mei 2011

Kasus Nazaruddin

Mengapa saat itu tidak dipublikasikan?

"Dia memberi uang, tetapi tidak ada perkara. Nah, hal ini mau dilaporkan ke apa? Mau ke KPK juga tidak bisa, bisa mengendap nanti di sana. Kalau ke Kejaksaan, apa kasusnya? Yang paling memungkinkan adalah dilaporkan (ke KPK) sebagai gratifikasi," kata Mahfud saat diwawancarai Metro TV, Minggu (22/5) malam.

Namun demikian, kata Mahfud, kalau gratifikasi, putusannya adalah untuk menentukan status uang tersebut. Jika pemberian itu dinilai sah, maka uang diberikan kepada si penerima, dan jika tidak sah, uang dirampas negara. Sementara si pemberi tidak bisa disentuh sama sekali, dan kasus selesai.

Karena itulah hal tersebut kemudian dilaporkan ke SBY sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Mahfud menilai, di Demokrat kasus tersebut akan diselesaikan secara damai dalam koridor kode etik.

"Alasan saya mengapa ditutup kepada SBY, karena saya pikir bapak (SBY) ingin menyelesaikan secara damai. Maka itu tidak saya angkat hal ini (ke publik)," kata Mahfud.

Lalu kenapa saat ini kasus tersebut kembali dilaporkan ke SBY? Mahfud pun menjelaskan kronologisnya.

Hal itu tidak lepas dari munculnya kembali kasus yang melibatkan Nazaruddin akhir-akhir ini. Kemudian SBY meminta Mahfud untuk kembali melaporkan secara lebih rinci kasus yang pernah dia laporkan tujuh bulan lalu itu.

"Pada tanggal 10 Mei 2011, SBY telepon saya dari Denpasar untuk meminta konfirmasi mengenai Nazaruddin. SBY langsung meminta laporan tertulis agar jelas namanya siapa, tanggal berapa, uangnya berapa."

"Kemudian, tanggal 12 Mei 2011, surat yang saya buat diambil oleh SBY melalui Denny Indrayana. Lalu tiba-tiba pada tanggal 17 Mei 2011 sore, SBY kembali menelepon saya lagi. SBY bilang bahwa suratnya sudah dibaca dan diakuinya akan ditindaklanjuti."

"Tiba-tiba tanggal 19 Mei 2011, SBY telepon saya lagi pada sore hari. Mengikuti seperti apa yang dikatakan SBY, dia berkata "Kasus ini sepertinya sudah ada yang mencium. Jadi besok kita harus jumpa pers. Saya minta tolong Pak Mahfud untuk menjelaskan. Bahwa memang betul Pak Mahfud yang melaporkan, agar saya bisa bertindak"."

"Lalu besoknya setelah Shalat Jumat saya bertemu dengan SBY. Lalu mengajak saya untuk menjelaskan kepada pers dan meminta agar tidak ada yang ditutupi."

"Yang ingin saya katakan adalah bahwa tidak benar bahwa tiba-tiba saya mengumumkan atau merahasiakan. Ini sudah 7 bulan yang lalu," tegasnya.

"Ada dua poin penting. Pertama, omong kosong kalau saya baru melapor (ke SBY). Kedua, bukan saya yang membuka, yang meminta untuk dibuka ya Presiden."

Mahfud pun sempat menyampaikan maafnya kepada SBY karena menjelaskan detail masalah ini. Karena, dia merasa ada serangan balik yang dilakukan kader-kader Partai Demokrat. Ia merasa tidak dilindungi oleh Demokrat. Padahal, sebelumnya sudah tercetus komitmen dengan SBY. "Bahwa sesudah saya mengumumkan saya diam, semua diam."

"Saya terpaksan buka ini, karena saya merasa tidak dilindungi secara martabat. Sekarang martabat saya diinjak-injak seakan-akan tidak punya kredibilitas," pungkas Mahfud.

"Saya sudah berkomitmen untuk tidak ikut campur sampai urusan ini selesai. Tapi saya tidak dilindungi, kok saya dikeroyok orang-orang sekelas Ruhut (jubir Demokrat Ruhut Sitompul). Saya merasa tersinggung dikeroyok oleh anak-anak kecil seperti itu," tukasnya. (*/OL-3)(MICOM)