Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai desain Kabinet Indonesia Bersatu II salah sejak awal. Ia pun pesimistis perombakan (reshuffle) kabinet akan mendongkrak kinerja pemerintahan jika gaya kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak berubah.

"Karena proporsi menteri dari partai politiknya terlalu besar, 19 dari 34 menteri dari partai politik, bukan profesional," ujarnya, Selasa, 20 September 2011.

Reshuffle Diragukan Mampu Dongkrak Kinerja Pemerintah

Akhir-akhir ini, wacana perombakan kabinet kembali mencuat. Terutama setelah sejumlah kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diguncang kasus korupsi. Dua kementerian yang tengah diterpa kasus dugaan korupsi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan akan ada wajah baru dalam kabinet pada bulan Oktober mendatang. Menurut dia, apa yang disampaikan Presiden merupakan bentuk ekspresi agar pemerintahan ke depan memiliki motivasi baru untuk mengejar ketertinggalan. "Presiden menginginkan kabinet ke depan bisa sprint untuk mengejar ketertinggalan," katanya.

Soal kemungkinan jumlah kalangan profesional akan lebih banyak mengisi kursi kabinet, Daniel belum mau memastikan. "Soal berapa jumlah menteri itu, biarlah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang menentukan," ujarnya. Namun Daniel memastikan perubahan dan pergeseran komposisi menteri didasari keinginan memiliki semangat baru.

Sementara itu, menurut Burhan, reshuffle bukanlah solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan jika memang pola yang dikembangkan mengedepankan pola transaksional. "Presiden memiliki modal yang besar untuk membentuk kabinet profesional, tetapi sayangnya itu tidak digunakan," ujarnya.

Nemun kendati pesimistis, Burhan tetap mendorong terjadinya perombakan kabinet untuk perbaikan kinerja pemerintahan. Menurut dia, dalam survei terakhir yang dilakukan Lembaga Survei pada Mei 2011 lalu, sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan titik yang paling banyak disoroti oleh publik.

"Kepuasan publik pada bidang ini hanya 34 persen, sementara bidang lainnya, seperti keamanan, ekonomi, dan politik, dianggap masih cukup memuaskan," kata dia.

Soal wacana reshuffle juga menjadi perhatian para pengusaha. Mereka mengajukan pertanyaan itu saat digelar pertemuan Apindo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi, Presiden sempat menjelaskan soal isu perombakan kabinet yang ramai di media. Hal itu dipertanyakan para pengusaha karena telah menggelisahkan dan mengganggu kinerja. "Presiden menjawab bahwa reshuffle, beliau tidak pernah memikirkan dalam bentuk matter (masalah). Tapi menilai, analisis itu dalam rangka menilai keseluruhan menterinya," kata Sofyan usai pertemuan Apindo.

Presiden, kata dia, akan memutuskan soal perombakan kabinet ini bulan depan. Setelah dua tahun bekerja, Presiden akan menilai siapa yang mampu dalam jabatannya, tidak mampu menjalankan tugas, siapa yang sakit dan siapa yang terkena masalah. "Cuma apa yang beliau putuskan, beliau tidak mau kasih tahu kami," katanya.

Menurut Sofyan, wacana reshuffle ini sangat mengganggu para pengusaha ataupun kelompok lain. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian pada bursa. "Kami tanyakan supaya ada kepastian. Jangan kami diombang-ambing. Kami enggak bisa kerja juga," katanya. "Kalau mau ada reshuffle, ya reshuffle."

Ketidakpastian soal wacana yang berkembang ini membuat semua pihak resah dan tidak bisa bekerja karena menunggu nasib. "Secara terbuka kami sampaikan supaya ada keterbukaan dan supaya menteri-menteri pasti," katanya.

Apindo, kata dia, akan mendukung Presiden dan mendukung menteri-menteri, apa pun yang terjadi. "Kalau policy salah, bisa salah kami semua. Cuma, kalau korupsi, ya korupsi mesti bisa dibedakan. jangan sampai semua orang takut bekerja," katanya. TEMPOInteraktif)