Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Ketua MPR menganggap Presiden menjual mimpi melalui pidato kenegaraan. Diakuinya, Presiden memiliki ketangguhan untuk menjual mimpi. Presiden memaparkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola demokrasi, pertumbuhan ekonomi, penegakan hukum, dan menjaga keamanan.

"Saya senang dengan presiden, tapi bukan berarti saya setuju ya. Presiden sangat berani menjual mimpi," ungkap Taufiq Kiemas, ketika dijumpai usai menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI di Ruang Sidang Paripurna I Komplek MPR, DPR, dan DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8).

Pidato Kenegaraan

Ia menyatakan pidato ini cukup layak, karena tercapainya pembangunan memang berawal dari mimpi. Menurutnya, tak ada salahnya presiden berpidato semacam ini.

Namun, presiden harus menekankan satu hal, yakni melakukan perbaikan secara konkret dalam segala bidang. Presiden perlu membangun kebersamaan politik untuk mempermudah perbaikan ini.

"Presiden punya ketangguhan untuk menjual mimpi," jelasnya. (Yoi/OL-10)

Dalam pidato kenegaraannya di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yodhoyono memberikan sejumlah perhatian terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Melalui dana otonomi khusus, pemerintah pusat, menurut Presiden, juga akan terus berupaya meningkatkan ekonomi di Papua dan Papua Barat.

Sayangnya, pidato kenegaraan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIT tersebut kurang direspons para wakil rakyat di Papua Barat.

Sidang Paripurna yang digelar khusus untuk mendengar pidato kenegaraan tersebut hanya diikuti 12 dari 44 anggota DPR Papua Barat.

Ironisnya lagi, dari 32 anggota yang tidak hadir tersebut, sebagian besar tidak memberi alasan yang jelas.

Dalam laporannya, Sekretaris Dewan Papua Barat, sebelum pembukaan sidang paripurna, memerinci dari 32 anggota yang tidak hadir itu hanya 10 orang yang izin atau memberi alasan ketidakhadiran mereka.

"Satu orang saat ini sedang sakit, jadi tidak bisa hadir," ujar Sekwan Papua Barat.

Sementara itu, Bagian Humas DPR Papua Barat Kodim mengatakan pihak sekretariat sebenarnya sudah mengirimkan undangan kepada seluruh anggota. Namun, karena memiliki kesibukan masing-masing, para anggota dewan tersebut tidak bisa hadir.

"Masih ada anggota yang di luar kota. Sidang ini sebenarnya tidak mendadak, sudah kami siapkan lebih dari seminggu," kata Kodim.

Meski tidak hadiri sebagian besar anggota dewan, pidato kenegaraan presiden tersebut tetap mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sejumlah pesan presiden ini nantinya akan dimasukkan saat penyusunan APBD 2012.

"Tidak hanya soal pengembangan ekonomi rakyat. Soal pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan masih menjadi program prioritas pemerintah," kata careteker Gubernur Papua Barat Ahmad Tandribali Lamo.

Tandribali membantah jika pengentasan kemiskinan di Papua Barat belum berhasil.

Menurut Tandribali, proses pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan di daerah ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun harus dilakukan secara bertahap.

"Program pembangunan masyarakat akan tetap menjadi fokus pemerintah," ujar Tandribali. (*/OL-10) (MICOM)