Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Denpasar - Ketua Dewan Penasehat Gerindra Prabowo Subianto menduga bangkitnya kembali aktivitas terkait Negara Islam Indonesia (NII) ditunggangi atau ditopang kekuatan negara asing guna memecah belah NKRI.

"Saya pribadi menilai ada kekuatan asing yang mungkin menopang gerakan-gerakan yang diduga terkait NII itu," katanya usai melantik pengurus DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali di Denpasar, Minggu.

Namun Prabowo tidak mau menyebutkan negara asing yang menjadi penopang aktivitas terkait NII yang menyesatkan pola pikir generasi muda maupun lainnya itu.

Dia berharap pemerintah cerdas dan cermat mengatasi segala ancaman yang bertujuan mengoyahkan ideologi bangsa Indonesia yang berdasar falsafah Bhineka Tunggal Ika tersebut.

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap mereka yang terlibat, demi menjaga keberlanjutan falsafah kebhinekaan yang sudah puluhan tahun mampu membawa bangsa ini ke arah persatuan dan kesatuan.

"Menindak kelompok menyesatkan itu sebagai hal yang mendesak. Akan tetapi kami juga menyarankan supaya pemerintah mengajak para pengikut ajaran menyesatkan itu kembali ke jalan yang benar," ujarnya.

Prabowo menjelaskan, para pengikut NII itu yang tercuci otaknya, harus segera direhabilitasi sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan yang normal.

Menurut dia, para pengikut yang telah terbius pada pandangan hidup dan politik yang keliru itu juga harus dilihat sebagai korban, bukan sekadar pelaku yang fatal. Sebab mereka terbujuk oleh ajaran sesat dari penganjurnya yang berusaha memecah persatuan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya anggota HKTI di seluruh Tanah Air, untuk tidak terbujuk mengikuti ajaran kelompok yang ingin meruntuhkan Pancasila ini," katanya.

Kepada generasi muda, Prabowo mengingatkan agar tidak begitu saja percaya terhadap hal-hal bisa menyesatkan. "Ajaran yang menggunakan kekerasan untuk tujuan mengubah suatu ideologi merupakan hal yang salah," tegasnya. (T.KR-IGT/B/T007/T007)(ANTARA News)