Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Puluhan wali murid dan siswa SD Negeri Banjaran III Kediri menggeruduk kantor DPRD setempat Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri. Mereka mengadukan pembelian buku pelajaran diluar ketenduan Dinas Pendidikan (Disdik) secara paksa oleh pihak sekolah.

Para wali murid yang kebanyakan menggendong bayinya serta siswa itu langsung ditemui oleh Ketua Komisi C DPRD Hadi Sucipto dan sekretarisnya Reza Darmawan.

Mereka langsung menyampaikan keluh-kesahanya kepada para wakil rakyat.

"Sekolah memang tidak mewajibkan untuk membeli. Tetapi, mereka memberikan buku itu kepada siswa, dan meminta agar diangsur selama tiga bulan. Ini kan sama saja dengan pemaksaan," ujar Nurul Obet (42), salah satu koordinator wali murid, Kamis (18/8/2011).

Buku pelajaran yang diprotes tersebut adalah terbitan Erlangga untuk dua semester, seharga kurang lebih Rp 229.800 ribu untuk 7 buah buku mata pelajaran. Buku itu dianggap tidak berguna karena tidak masuk dalam kurikulum. Sehingga, berdasarkan pengalaman para wali murid, materinya tidak keluar di ulangan.

Para wali murid keberatan membeli buku tersebut, karena para siswa sudah didrop buku dari sekolah yaitu buku Kelompok Kerja Guru (KKG), serta diminta beli buku Lembar Kerja Siswa (LSK) fokus seharga Rp 58 ribu.

Selain itu, dia juga menyampaikan jika pihak sekolah juga telah melakukan transkasi bisnis, dengan pembagian keuntungan jika buku telah terjual.Mereka menuding bahwa sekolah sudah melakukan "kongkalikong" dengan penerbit baru agar memperoleh fee alias imbalan sebesar 5 persen dari penjualan total.

"Karena saya orang satu-satunya yang menentang pembelian buku ini, saya sempat ditawari akan mendapatkan fee dari penerbit yang dibagikan kepada para guru. Oleh karena itu, sekolah harus menarik kembali buku itu. Kami juga meminta dewan mengatasi persoalan ini," ungkapnya

Ketua Komisi C Hadi Sucipto akan menampung aspirasi dan selanjutnya akan dibahas dalam badan musyawarah (Banmus) untuk dilakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyatakan prihatin terhadap adanya pemaksaan dalam pembelian buku ini, karena dengan adanya unsure paksaan, maka akan menjadikan beban tersendiri bagi sejumlah wali siswa, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Sementara ketika diinggung mengenai adanya kabar fee yang diterima oleh sekolah dari penerbit apabila dapat menjual buku tersebut, Hadi mengaku, sangat kecewa. Pihaknya bakal menelusuri kebenaran dari kabar tersebut.

Wali Kota Kediri Samsul Ashar juga meminta agar buku yang dikeluhkan sejumlah wali siswa SDN Banjaran III tersebut untuk dikembalikan karena memberatkan siswa dan wali murid. [nng/kun](beritajatim)