Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2011 @ majalahbuser.com
Redaksi Iklan Pemasaran : Komplek Ruko Stadion Brawijaya Jl. Ahmad Yani D-6 Kediri
Telp.(0354)-7000500 Fax. 0354 – 692543 E-mail : redaksi@majalahbuser.com
copyright . 2012 @ majalahbuser.com
Trenggalek - Sebanyak 1 juta pemilih di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) palsu, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur melakukan verifikasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk Pilkada Jawa Timur.
Kamis, 02 Mei 2013
Nomor Induk 1 Juta Pemilih di Trenggalek Diduga Palsu
"Hampir 1 juta pemilih di Kabupetan Trenggalek memiliki NIK yang mencurigakan. Semuanya sama," kata Wakil Ketua KPU Jatim Agus Mahfud Fauzi di Surabaya, Kamis (2/5).
KPU Jawa Timur kini tengah memverifikasi terhadap DP4 yang diterima dari Pemprov Jawa Timur sebanyak 29 juta pemilih untuk kepentingan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang rencananya digelar Agustus mendatang.
Untuk memverifikasi tersebut, pihaknya mengerahkan 10 teknisi untuk menelisik bila ada pemilih ganda dalam DP4 tersebut. Mereka bekerja selama hampir 24 jam di KPU Jatim.
Dari beberapa hari ini, telah menyelesaikan 10 juta pemilih. Dan di antara 10 juta tersebut banyak nama ganda ditemukan termasuk adanya 1 juta pemilih dengan NIK sama.
NIK sama tersebut ditemukan di Kabupaten Trenggalek. NIK yang akhiran biasanya berbeda, kali ini menunjukkan angka nol semua. "Ada hampir 1 juta yang NIK nya sama, artinya ada yang tidak beres dalam NIK tersebut, atau ada kesalahan input data yang masuk ke dalam sistem," katanya.
Temuan ini sangat menganggu proses verifikasi DP4, padahal KPU memiliki target harus selesai secepatnya sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KPU telah menjalin komunikasi dengan Dispenduk Kabupaten Trenggalek untuk menuntaskan masalah tersebut. "Sudah ada jawaban akan diperbaiki, kemungkinan salah dalam pendataan atau memasukkan data ke sistem. Perbaikan ini yang sedang kita tunggu," katanya.
KPU juga menemukan kasus lain. Di Kabupaten Tuban empat kecamatan ternyata data dalam DP4 yang diterima KPU tidak ada namanya atau alamat pemilih.
"Banyak masalah yang kita temukan, sekarang kami berupaya memperbaiki dengan cara menjalin komunikasi dengan daerah agar secepatnya menyelesaikan sebelum menjadi DPT," katanya. (metrotvnews)
ilustrasi: kartu pemilih (ant)