Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Semarang - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko sebagai pemenang pilkada dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di Aula I Kantor KPU provinsi setempat, di Semarang, Selasa (4/6).

Selasa, 04 Juni 2013

Pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko berhasil memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2013--2018 dengan total perolehan suara 6.962.417 suara atau 48,82 persen.

Sedangkan pasangan cagub Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo menduduki urutan kedua dalam perolehan suara dengan 4.314.813 suara atau 30,26 persen, sedangkan pasangan cagub Hadi Prabowo-Don Murdono berada di posisi terakhir dengan 2.982.715 suara atau 20,92 persen.

Pasangan cagub Ganjar-Heru yang diusung PDI Perjuangan ini menang di 29 kabupaten/kota dan hanya kalah di enam kabupaten yakni Demak, Kendal, Cilacap, Grobogan, Batang, dan Blora.

Di enam kabupaten tersebut, pasangan cagub Bibit-Sudijono memperoleh suara terbanyak, sedangkan pasangan cagub Hadi-Don kalah di 35 kabupaten/kota di Jateng. Pasangan cagub Ganjar-Heru memperoleh suara terbanyak di Surakarta, Banyumas, Boyolali, Klaten, dan Brebes.

Ketua KPU Jateng Fajar Subhi menyatakan tidak ada protes dari saksi pasangan cagub ataupun sejumlah pihak terkait dengan keputusan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pilgub Jateng.

"Untuk tahapan pilgub selanjutnya, kami akan menyediakan waktu selama tiga hari untuk memberi kesempatan kepada sejumlah pihak yang merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara ini," katanya.

KPU Jateng akan menyerahkan surat keputusan penetapan perolehan suara pasangan cagub hasil Pilgub Jateng dan hasil rapat pleno anggota KPU terkait dengan penetapan pemenang Pilgub Jateng ke DPRD provinsi setempat pada Selasa (10/6).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai rendahnya partisipasi pemilih yang terjadi dalam pemilu kada belakangan merupakan hal wajar. Tidak adanya figur yang merupakan representasi kepentingan masyarakat setempat menyebabkan pemilih enggan datang ke tempat pemungutan suara.

"Ini terutama untuk pemilihan gubernur masyarakat merasa jauh dan tidak bersentuhan dengan gubernur," kata Komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, Kamis (30/5).

Menurut Ida, ada kecenderungan calon yang ditentukan untuk maju dalam pemilu kada bukan merupakan tokoh lokal hasil pengkaderan partai politik. Akibatnya warga merasa calon yang bakal dipilih tidak bakal memenuhi harapan mereka.

"Calon gubernur lebih banyak ditentukan karena kedekatan dengan elit pusat parpol. Pengurus parpol di tingkat daerah tidak diberi kesempatan memilih calon sesuai keinginan masyarakat setempat. Padahal ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pemilihan calonnya, mereka akan datang memberikan suara," paparnya.

Apalagi, tambah Ida, masyarakat dalam menentukan pilihannya masih mengutamakan figur, penampilan, dan ketokohan. "Kecenderungan memilih berdasarkan program, visi, misi calon kepala daerah masih rendah. Walaupun bagus programnya, tapi tidak dikenal ya tetap tidak akan mendorong partisipasi," jelasnya.

Faktor lain yang membuat partisipasi rendah yaitu banyaknya figur kepala daerah dan politisi yang tersangkut korupsi. "Ini juga sangat berpengaruh pada apatisme warga. Setelah didukung, kok malah korupsi," jelasnya.

Namun demikian, kondisi rendahnya angka pemilih ini tidak begitu berlaku dalam pemilu kada bupati/walikota. "Partisipasi masyarakat pada Pilkada Bupati/Wali Kota cenderung tinggi karena umumnya tokoh yang maju dekat dengan pemilih," ujarnya.

Karena itu, tambah Ida, peran parpol dan pemerintah sangat tinggi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih ini. "Kalau parpolnya tidak peduli dengan kondisi lokal dan pejabat pemerintahnya banyak yang korup, siapa yang mau datang memilih," pungkasnya.