Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Ahmad Erani Yustika memprediksi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 30 persen mendorong inflasi ke level 9 persen dan mengerek jumlah penduduk miskin. "Tanpa kompensasi, angka kemiskinan minimal naik 1,5 persen," katanya kepada Tempo, Rabu, 1 Mei 2013.

Kamis, 2 Mei 2013

Mengacu perhitungan pemerintah akhir tahun lalu, kata Erani, jumlah penduduk miskin mencapai 11,6 persen dari total penduduk. Jika penduduk miskin naik 1,5 persen maka jumlah penduduk miskin mencapai 13-13,2 persen dari total penduduk.

Jumlah penduduk miskin makin meroket jika standar kemiskinan dinaikkan. Misalnya, acuan pendapatan sebagai batas disebut miskin atau tidak dinaikkan menjadi US$ 1,25 - US$ 1,5 sehari atau Rp 400 ribu sebulan. Saat ini pemerintah menggunakan acuan pendapatan Rp 270 ribu per bulan sebagai batas disebut penduduk miskin.

Jika acuan baru dipakai jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 35-40 persen dari total penduduk. Adapun akibat kenaikan harga BBM, penduduk miskin bisa bertambah 2,5 - 4 persen menjadi 37,5 - 44 persen dari total penduduk.

Erani menilai bantuan langsung tunai dapat meredam kenaikan jumlah penduduk miskin. "Tapi untuk jangka panjang tidak banyak membantu," ujarnya. Menurut dia peluang kenaikan BBM mengecil karena Presiden memilih menunggu sikap DPR membahas dana kompenasi dalam APBN Perubahan. "Kemungkinannya semakin kecil apalagi kalau harga minyak turun."

Pemerintah menyatakan akan menyiapkan empat bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo belum bisa menyampaikan nilai bantuan yang akan diberikan.

"Semua tergantung ketersediaan dana yang diperoleh dari penghematan subsidi BBM yang besarannya kami belum tahu. Karena berapa kenaikan yang diputuskan itu di tangan presiden," kata Lukita ketika ditemui di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta, Selasa, 30 April 2013.

Menurut Lukita, pemerintah akan memanfaatkan anggaran yang dihemat untuk program perlindungan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Beras untuk Keluarga Miskin (raskin), Beasiswa Siswa Miskin, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. "Program yang sudah ada, raskin, untuk 15,5 juta rumah tangga dari yang sangat miskin dan yang miskin. Itu yang akan kita pegang sebagai acuan," kata Lukita.

Namun, untuk program Bantuan Siswa Miskin, Lukita mengatakan, pemerintah akan meningkatkan cakupan bantuannya. "Untuk BSM kami mencoba coverage yang lebih besar menjadi 30 persen atau 40 persen dari kuota terendah untuk siswa miskin," kata Lukita.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, berdasarkan survey pada 2011 terdapat 25,2 juta rumah tangga miskin. Namun, Suryamin mengatakan, tak seluruhnya mendapat bantuan.

"Harus dilihat lagi karakteristiknya tergantung apa yang mau dilihat, tergantung dari programnya. Di situ ada beberapa variabel: kesehatan, pendidikan," kata Suryamin dalam kesempatan yang sama. (tempo)