Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi

Kediri - Meskipun DPRD Kota Kediri sudah menyetujui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 20011 sebesar Rp 2 milliar untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, namun dana itu tidak dicairkan.

Alasannya, besarnya anggaran tidak mencukupi kebutuhan tiang pancang yang butuhkan.

Sabtu, 21 Mei 2011

Nur Iman Satriowidodo, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri mengatakan, tiang pancang yang sudah ada sebanyak 927 bantangX9 meter. Sementara kekurangannya sebanyak 18X30 meter.

"Kalau kita belanjakan,  dana Rp 2 milliar itu masih kurang. Oleh karena itu, kita masih menunggu pembahasan di tim anggaran. Harapanya dapat ditambah pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2011 mendatang," kata Nur Iman Satriowibowo, Jumat (20/5/2011)

Masih kata Nur Iman Satriowibowo, kekurangan itu masih dapat bertambah. Sebab, pemasangannya akan disesuaikan dengan struktur tanah dan tegak lurusnya arus Sungai Brantas.

"Sejak awal, pemerintah pusat memang memberikan sinyal lampu hijau akan memberikan bantuan dana APBN. Tetapi, didalam perjalannya, usulan itu ditolak. Belum tau miss nya ada dimana," urai Nur Iman Satriowibowo.

Apabila usulan PAK 2011 untuk kelangsungan Jembatan Brawijaya tidak disetujui, maka dipastikan proyek itu benar-benar mangkrak. Sebab, dana APBN 2011 sebesar Rp 2 milliar itu akan membeku dan kembali ke kas daerah (kasda).

Jembatan yang rencananya menelan dana sebesar Rp 66 milliar itu memiliki panjang 187 meter dan lebar 18 meter. Lokasinya berada di sebelah utara Jembatan Lama. Proyek multy years selama tiga tahun itu dikerjakan oleh PT. Fajar Parahyangan, Rungkut, Manggaraya, Surabaya.

Proses pembangunannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pemasangan tiang pancang. Tahan ini dianggap yang paling lama karena membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Tahap kedua adalah bagian bawah jembatan dan tahap terakhir bagian atas.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri sudah mengucurkan dana sebesar Rp 1,69 milliar yang berasal dari PAK tahun 2010. Seluruh dana itu sudah terserap. Namun karena usulan APBN ditolak sementara kekuatan APBD tidak mencukupi, Pemkot Kediri dan DPRD setempat memiliki rencana untuk merubah kelas jembatan dari daerah menjadi provinsi. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi tengah menyusun Analisa Dampak Lingkungan Lalu-lintas (Amdal Lalin).

Sebab, sesuai pernyataan, Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, untuk merubah kelas jembatan, harus ada rekayasa lalu-lintas. Terutama, Jalan Mayjen Sungkono, tepatnya di depan Gedung Nasional Indonesia dan Kantor Pos Besar Kediri menjadi jalur dua arah.

Persoalannya, masa aktiv dari Detail Enggeneering Design (DED) bangunan sudah habis alias kadaluwarsa. Padahal, tanpa DED dan Feasibility Study (FS), kalangan dewan tidak bisa memberikan saran dan masukan.

FS dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan DED nya dari Dinas PU. DED diperlukan untuk mengukur kelayakan dari realisasi rencana pengembangan bangunan jembatan. DED harus dilakukan survei ulang karena dipastikan bakal ada perubahan. [nng/kun](beritajatim.com)