Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan bahwa pihaknya menyediakan vitamin hingga dokter untuk memantau kondisi halim selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024. “Pertama,…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Artinya, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming…
Jakarta – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024. Ganjar pun mengucapkan selamat bekerja kepada Prabowo-Gibran selaku pemenang…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024. MK menolak permohonan yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan.…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres pada 22 April. Setelah itu, MK bakal menggelar sidang sengketa Pileg. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan MK akan…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin informasi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang mengadili sengketa hasil Pilpres 2024 tak akan bocor. MK mengatakan sudah ada mekanisme untuk mencegah kebocoran putusan…
Jakarta – Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara…
Jakarta – Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md resmi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Tim…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) membuka pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu 2024. Sampai saat ini, sudah ada sejumlah permohonan sengketa yang telah masuk ke MK. Dilihat di situs MK, Sabtu…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional yang diatur UU 7 tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat.…